Urban Regeneration, Ini Target Anies Baswedan Soal Transportasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendatangi DPP Partai NasDem, Jalan Suroso, Gondangdia, Jakarta, untuk memenuhi undangan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Rabu 24 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendatangi DPP Partai NasDem, Jalan Suroso, Gondangdia, Jakarta, untuk memenuhi undangan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Rabu 24 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan program urban regeneration Jakarta dalam bidang transportasi dan penyediaan air bersih akan menembus 95 persen jangkauan pelayanan.

    "Air bersih jangkauannya harus di atas 95 persen penduduk Jakarta, transportasi juga harus menjangkau 95 persen wilayah teritori Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Anies mengatakan untuk bidang transportasi DKI bakal memperluas jangkauan MRT dan LRT, termasuk perluasan bus dan mikro bus. Selain itu, kata dia, program urban regeneration meliputi soal perumahan dan pengelolaan limbah.

    Menurut Anies, pihaknya akan mempercepat proses pembangunan dalam program urban regeneration tersebut. Program yang menelan anggaran hingga Rp 517 triliun tersebut akan bersumber dari APBN, APBD, investasi dan kerja sama.

    Anies menyebutkan saat ini pembahasan tingkat pemerintahan pusat juga sudah masuk dalam hal teknis. "Pembicaraan kemarin di kantor Wapres dengan Kemenkeu dan Bappenas sudah level teknis." kata dia.

    Selain itu, kata Anies, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan program urban regeneration Jakarta setelah pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

    Anies Baswedan mengatakan secara keseluruhan, program urban regeneration tersebut akan dikerjakan dalam tiga fase. "Fase pertama sampai 2020, fase kedua sampai 2025 dan fase ketiga sampai 2030," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.