DKI Incar Gedung Usai Ibu Kota Pindah, Respons Menteri Basuki?

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gambar udara sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat 14 Desember 2018. Revitalisasi Monas itu diperkirakan menelan biaya mencapai Rp 150 miliar.TEMPO/Subekti.

    Gambar udara sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat 14 Desember 2018. Revitalisasi Monas itu diperkirakan menelan biaya mencapai Rp 150 miliar.TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengincar bekas kompleks kantor kementerian dan lembaga bila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.

    Gubernur DKI Anies Baswedan ingin mengubah bekas kompleks kantor pemerintah pusat jadi ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. “Tetap difungsikan sebagai kantor agar perekonomian terus bergerak. Namun ada tambahan RTH,” kata Anies di Balai Kota, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Selain jadi ruang terbuka hijau, Anies bermaksud menjadikan gedung dan aset pemerintah pusat di Jakarta sebagai destinasi wisata sejarah. Dengan begitu, Anies yakin Kota Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan wisata. “Jakarta tetap akan jadi kota padat dan sibuk di Indonesia,” ujarnya.

    Masa depan status aset pemerintah pusat menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemanfaatan kantor kementerian, lembaga negara, hingga kedutaan besar di Jakarta bakal tidak optimal bila sebagian pegawainya juga diboyong ke Kalimantan Timur.

    Pejabat sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Syarif, mengatakan pemerintah pusat seharusnya menghibahkan sejumlah asetnya ke pemerintah Jakarta. Alasannya, demi kepastian perawatan dan keberlangsungan pemanfaatan aset tersebut.

    Syarif juga menyarankan peleburan beberapa lembaga negara yang selama ini turut menangani permasalahan di Jakarta sebagai ibu kota. Salah satunya Balai Besar Wilayah Sungai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mengelola 13 sungai di Ibu Kota. “Karena sudah bukan ibu kota, Jakarta punya hak otonom. Jadi, semua bisa dilebur dan diberikan ke Jakarta,” ucap Syarif.

    Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menyebut semua aset tanah dan gedung pemerintah pusat di Jakarta berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Menurut dia, hanya Istana Negara dan Kantor Wakil Presiden yang tak akan mengalami perubahan status. Sedangkan gedung lainnya direncanakan beralih fungsi melalui pelbagai skema, antara lain penjualan.

    Menurut Basuki, hasil penjualan sejumlah gedung dan aset pemerintah di Jakarta akan menjadi sumber pembiayaan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Pemerintah hanya akan memakai dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai 19,2 persen dari total biaya pemindahan ibu kota senilai Rp 460 triliun. “Lainnya dari investasi dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” tutur Basoeki.

    Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belum ada keputusan tentang aset-aset pemerintah pusat di Jakarta. Menurut dia, saat ini kementeriannya tengah menyempurnakan inventarisasi semua aset pemerintah pusat. Kementerian Keuangan juga masih menunggu rencana induk (master plan) pembangunan dan proses pemindahan ibu kota negara.

    Rencana induk tersebut, menurut Sri Mulyani, akan menjadi dasar penghitungan alokasi anggaran ibu kota pindah ke Kaltim. “Nanti kami kaji secara matang. Seminim mungkin kemungkinan pembiayaan (dari APBN),” kata dia.

    DIAS PRASONGKO | EGI ADYATAMA | TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.