Ibu Kota Pindah, Ekonom: Pendapatan Jakarta Turun, tapi ...

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Instalasi gabion di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Instalasi gabion di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai rencana ibu kota pindah bakal berdampak pada perekonomian Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada awal pekan ini.

    "Dampak ekonomi dan dari pendapatannya ada, tapi tidak besar. Mungkin sekitar lima persen," kata Bhima saat dihubungi, Kamis, 29 Agustus 2019.

    Menurut Bhima, penurunan pendapatan tersebut lantaran pajak kendaraan yang berkurang. Aktivitas bisnis terkait jasa pemerintahan, mulai dari katering, perhotelan, penyewaan tempat meeting dan lainnya juga akan menurun.

    Meski begitu, pemindahan ibu kota tidak akan menggoyang perekonomian di Jakarta karena dari segi pendapatan akan masih tetap sama. Misalnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, yang menyumbang besar dari pendapatan daerah, hanya berkurang 10 persen.

    "Total kendaraan ada 17 juta di Jakarta, dan 10 persennya diperkirakan punya ASN. Jumlah ASN tidak terlalu besar dibanding swasta. Jadi tidak mempengaruhi terlalu besar," tuturnya.

    Selain itu, kegiatan ekonomi juga masih bakal terus berjalan karena eks gedung pemerintah bakal tetap terisi oleh pihak swasta. Jadi, eks gedung pemerintah pusat bisa disewakan atau ditukar guling agar tetap terisi.

    "Akan ada aktivitas ekonomi di gedung pemerintahan yang lama. Jadi sumbangan pemerintah tidak terlalu besar dan bisa digantikan oleh swasta."

    Menurut Bhima, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis di Indonesia. Sebabnya, pemerintah pusat tidak akan memindahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hingga lembaga yang berfungsi dalam perizinan di perdagangan seperti ekspor impor, dari Jakarta.

    "Skenario pemindahan ibu kota seperti apa. Yang jelas fungsi pemerintahan di bagian investasi, ekonomi, perbankan tetap di lakukan di Jakarta. Maka tidak akan berdampak pada perekonomian di Jakarta," ujarnya.

    Menurut Bhima, pemindahan ibu kota akan lebih menguntungkan posisi di Jakarta. Alasannya, lokasi ibu kota yang baru dengan posisi yang jauh dari Pulau Jawa, akan membuat pelaku usaha berekspansi untuk menempatkan kantor pusatnya di wilayah Jabodetabek. "Itu jika memang Jakarta jadi dipindahkan."

    Selain itu, pemerintah provinsi pun akan tetap fokus pada pembangunan infrastrukturnya yang telah berjalan seperti, MRT, LRT, Transjakarta. Pembangunan moda transportasi itu, diperkirakan sebagian bakal rapung dalam waktu tiga hingga empat tahun ke depan.

    Setelah ibu kota pindah, ekonom Indef ini optimistis, Jakarta akan menarik minat pengusaha untuk berinvestasi. Bahkan, para pengusaha bakal berbondong-bondong menarik usahanya di daerah untuk dipindahkan ke Jakarta. "Ke depannya Jakarta bakal menjadi kota bisnis uang fokus seperti Kuala Lumpur, Malaysia," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.