Kondisi 14 Santri yang Diduga Keracunan Limbah B3 Membaik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi sungai kotor/berlimbah. ANTARA/Wahyu Putro A

    Ilustrasi sungai kotor/berlimbah. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Tangerang - Setelah menjalani perawatan di Puskesmas Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, 14 santriwati Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Desa Pangadegan, yang diduga keracunan limbah B3 membaik dan sudah dipulangkan.

    "Sudah pulang semua," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, Jumat, 30 Agustus 2019.

    Belasan santri tersebut, kata Hendra, rata rata diberikan cairan infus selama 6 jam di Puskesmas. "Setelah kondisi sudah stabil dipulangkan kembali," kata dia.

    Sebanyak 14 orang santri Pondok Pesantren Nurul Hikmah itu sebelumnya menjalani perawatan di Puskesmas setempat karena diduga keracunan limbah B3 sejak Rabu malam, 28 Agustus hingga Kamis malam 29 Agustus lalu. Mereka dilarikan ke Puskesmas karena mengeluh mual dan pusing setelah menghirup udara di sekitar.

    Dari hasil pemeriksaan sementara tim, kata Hendra, disimpulkan rata-rata para santri baru masuk pesantren itu dan kebanyakan ada riwayat alergi serta menderita asma. Tim juga mendapat keterangan dari warga bahwa sebelumnya ada bau yang sangat menyengat tertiup angin dan kemungkinan sumber bau dari limbah pabrik yang dialirkan ke sungai. Saat dicek, sungai itu airnya hitam pekat berminyak seperti oli dan berbau menyengat.

    Sampai hari ini, kata Hendra, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Pasarkemis masih terus memantau dan menunggu adanya laporan warga yang mengalami keracunan limbah B3. "Belum ada laporan lagi. Puskesmas hanya memantau jika ada kasus baru dan pelaporan ke dinkes secara resmi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.