Kisah Gus Dur Anggap Bendera Bintang Kejora Sebagai Umbul-Umbul

Editor

Febriyan

Istri Alm. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah membacakan sambutan saat puncak Haul ke-4 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, (3/1). ANTARA/Syaiful Arif

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah menegur Wiranto agar tak mencemaskan masalah pengibaran bendera Bintang Kejora. Dia menilai Bendera Bintang Kejora sebagai bagian dari budaya rakyat Papua dan meminta Wiranto mengubah cara pandangnya.

Cerita itu ditulis oleh mantan Menteri Riset dan Teknologi Muhammad A.S. Hikam lewat bukunya yang berjudul Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013).

Hikam menuliskan hal itu terjadi ketika Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan melapor kepada pendiri Partai Kebangkitan Bangsa tersebut terkait pengibaran bendera Bintang Kejora.

Mendengar laporan itu, putra dari KH Wahid Hasyim pun bertanya, "Apa masih ada bendera Merah Putihnya?"

Wiranto menjawab bahwa ada satu bendera Merah Putih yang berkibar di sebuah tiang tinggi. 

"Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul," kata cicit salah satu pendiri Nahdlatul Ulama tersebut merespon pernyataan Wiranto.

Mendengar respon itu, Wiranto mengingatkan bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora berbahaya. Namun Gus Dur justru kembali menegur Wiranto dan mengatakan bahwa pikiran itu yang harus diubah.

"Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul. Sepak bola saja banyak benderanya!" kata Gus Dur.

A.S. Hikam menyatakan bahwa Gus Dur memang memberikan konsensus budaya berupa pengibaran bendera Bintang Kejora kepada masyarakat Papua. Dia mengatakan, bagi salah satu tokoh reformasi itu Bintang Kejora dipahami sebagai lambang kultural, bukan lambang kemerdekaan atau pemisahan Papua dari Indonesia.

"Tetapi sebagai local flag. Gus Dur suka menggunakan istilah yang sangat sederhana, misalnya itu seperti umbul-umbul," kata Hikam kepada Tempo, Ahad, 1 September 2019.

Hikam menjelaskan, konsensus kebudayaan itu diberikan dengan syarat tidak ada permintaan untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Adapun apa saja permintaan lainnya, semisal otonomi khusus, menurut Gus Dur bisa dibicarakan.

"Yang penting jangan sampai ada yang namanya Papua merdeka, udah itu aja. Selebihnya bisa didialogkan," kata dia.

Hikam tak menampik masih ada sebagian pihak, baik dari pihak pro-Organisasi Papua Merdeka maupun pemerintah yang menganggap pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai simbol separatisme. Selama masih terus terjadi perbedaan tafsir antara yang kultural dan yang politis ini, menurut dia, sulit bagi Papua dan pemerintah untuk duduk berdialog bersama.

"Selama tidak ada kesatuan di situ yaitu bahwa integrasi Papua dan Indonesia adalah final, maka tidak akan ada penyelesaian dari beda tafsir tadi," ucapnya.

Pengibaran bendera Bintang Kejora kembali menjadi masalah dalam beberapa pekan belakangan. Terakhir Polda Metro Jaya menangkap 13 orang asal Papua terkait pengibaran bendera tersebut dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka pada 28 Agustus lalu. Salah satunya adalah Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta Ginting.






Tunggu Hasil Autopsi, Keluarga Minta Kematian Prada Indra Wijaya Diusut

2 hari lalu

Tunggu Hasil Autopsi, Keluarga Minta Kematian Prada Indra Wijaya Diusut

Prajurit TNI AU, Prada Indra Wijaya meninggal dunia di Markas Komando Operasi Udara III, Biak, Papua. Korban diduga sempat mengalami tindak kekerasan


Prajurit Tewas Diduga Alami Kekerasan di Makoopsud III Biak, TNI AU Tahan 4 Anggota

4 hari lalu

Prajurit Tewas Diduga Alami Kekerasan di Makoopsud III Biak, TNI AU Tahan 4 Anggota

TNI AU telah menahan empat orang prajurit untuk mendalami dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Muhammad Indra Wijaya di Makoopsud III, Biak


USAID dan Bappenas Kerja Sama untuk Bantu Percepatan Pembangunan di Papua

5 hari lalu

USAID dan Bappenas Kerja Sama untuk Bantu Percepatan Pembangunan di Papua

Papua Collaborative Governance Indonesia (USAID Kolaborasi) adalah inisiatif baru yang akan membantu mempercepat pembangunan di Papua


RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

10 hari lalu

RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

Pascadiundangkan, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri bakal mencari penjabat Gubernur Papua Barat Daya.


DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang

10 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya atau RUU Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang


Tawa Jokowi Dengar Cerita Tongkat Kapolri Dibeli di Pasar Senen, Ini Aturan Tongkat Komando Kapolri?

11 hari lalu

Tawa Jokowi Dengar Cerita Tongkat Kapolri Dibeli di Pasar Senen, Ini Aturan Tongkat Komando Kapolri?

Mahfud MD menceritakan Jokowi tertawa dengar cerita tongkat Kapolri yang dibeli di Pasar Senen pada masa Gus Dur. Bagaimana seharusnya tongkat komando


Setelah Solo, Anies Baswedan Bakal ke Jabar hingga Hadiri Perayaan Natal di Papua

12 hari lalu

Setelah Solo, Anies Baswedan Bakal ke Jabar hingga Hadiri Perayaan Natal di Papua

Menurut Ali, kehadiran Anies Baswedan pada perayaan Natal di Papua sebagai bentuk sikap toleran ini bertahun-tahun kala menjadi Gubernur DKI Jakarta


Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

13 hari lalu

Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

Mendagri Tito Karnavian menunjuk Nikolaus Kondomo menjadi Pj Provinsi Papua Pegunungan. Kariernya di beberapa Kejati, bertemu istri di Sleman.


Dua Pleton Brimob Dikirim ke Dogiyai Papua Perketat Keamanan Pasca Kerusuhan

14 hari lalu

Dua Pleton Brimob Dikirim ke Dogiyai Papua Perketat Keamanan Pasca Kerusuhan

Kerusuhan di Dogiyai terjadi sesaat setelah adanya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan bocah berusia lima tahun.


Sah, Indonesia Miliki 37 Provinsi Termasuk 3 DOB Papua, Apa Saja Provinsi Baru Ini?

15 hari lalu

Sah, Indonesia Miliki 37 Provinsi Termasuk 3 DOB Papua, Apa Saja Provinsi Baru Ini?

Pemerintah Indonesia melalui Mendagri Tito Karnavian secara resmi menetapkan tiga Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua sehingga total provinsi adalah 37