APBD Defisit, Honor Pengurus RT di Bekasi Mandek

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi menghitung uang. shutterstock.com

    Ilustrasi menghitung uang. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Bekasi - Anggaran belanja honor kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mandek sejak beberapa bulan terakhir. Gara-garanya kondisi keuangan daerah atau APBD mengalami defisit, sehingga pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja pegawai.

    "Intinya (efisiensi) agar terjadi keseimbangan fiskal," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, dalam keterangan tertulisnya di Bekasi, Senin, 2 September 2019.

    Penerima insentif dari pemerintah daerah diantaranya 7.086 ketua RT, 1.013 ketua RW, dan 16.101 kader posyandu bersama pendampingnya. Selain itu juga berdampak kepada  pengurus majelis umat beragama tingkat kecamatan dan kelurahan, pimpinan atau pemuka agama, pemelihara rumah ibadah, dan anggota perlindungan masyarakat (Linmas).

    Nilai insentif bervariasi paling besar adalah ketua RW senilai Rp 1.750.000 dan paling rendah adalah pemeliharaan rumah ibadah Rp 200 ribu. Honor biasanya diberikan setiap bulan.

    Menurut Reny, insentif sudah diberikan terakhir pada Januari-Maret 2019. "Kami telah menetapkan prioritas pembayaran insentif kemasyarakatan pada APBD Perubahan 2019," ujarny menambahkan.

    Menurut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu, pencairan honorarium kemasyarakatan sudah masuk pada APBD Perubahan 2019 yang tengah dievaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski insentif mandek, kata dia, iuran BPJS Ketenagakerjaan tetap dibayarkan. "Asuransi penerima insentif tetap kita cover," ujar dia.

    Ia menambahkan, untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah tengah menggencarkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. Menurut dia, pendapatan ini dipakai untuk melaksanakan belanja pembangunan dan kemasyarakatan seperti pemberian insentif.

    Seorang pengurus RT di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Imam membenarkan sejak empat bulan terakhir honor RT belum turun. Padahal, dia mengaku sudah menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ). "Maka itu kami bertanya-tanya ada apa ini," ujarnya ketika dihubungi.

    Biasanya ia menerima insentif senilai Rp 1.250.000. Meski merupakan haknya sebagai pengurus RT, tapi uang dari pemerintah diakunya dipakai pula untuk kepentingan lingkungan. "Buat honor lagi petugas keamanan, selain kami juga narik iuran kepada warga senilai Rp 5000," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.