Serapan Belanja Baru 37 Persen, Anies Baswedan: Sesuai Proyeksi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mengamati maket saat serah terima kunci rumah Dp 0 di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019. Unit hunian rusunami Klapa Village ini tersedia dalam tipe 21 (studio), tipe 24 (satu kamar tidur) dan 36 (dua kamar tidur). TEMPO/Genta Shadra Ayubi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mengamati maket saat serah terima kunci rumah Dp 0 di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019. Unit hunian rusunami Klapa Village ini tersedia dalam tipe 21 (studio), tipe 24 (satu kamar tidur) dan 36 (dua kamar tidur). TEMPO/Genta Shadra Ayubi

    TEMPO.CO, Jakarta -Penyerapan belanja langsung pemerintah provinsi DKI Jakarta baru mencapai 37,84 persen pada Selasa, 3 September 2019, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan angka tersebut masih sesuai dengan target dari serapan perkiraan sendiri (SPS).

    "Kami monitor terus setiap dua pekan sekali dan. (realisasi serapan) masih menempel dengan SPS," kata Anies lagi di Balai Kota DKI.

    Adapun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) belanja langsung yang tertuang di laman publik.bapedadki.net mencapai Rp 46,39 triliun. Sedangkan, penyerapan belanja tidak langsungnya baru Rp 17,55 triliun atau 37,84 persen dari total anggaran di DPA.

    Menurut Anies, jumlah penyerapan yang baru mencapai 37,84 persen itu hingga awal September tahun ini, jangan dilihat dari tinggi rendahnya angka tersebut. Namun, kata Anies, yang perlu dicermati adalah perkiraan sesuai atau tidak dengan SPS.

    "Karena kalau anggaran itu punya proyeksinya. Jadi bandingkan dengan proyeksinya," ujarnya. "Kalau dibandingkan dengan proyeksinya, kami masih sama dengan rencananya."

    Kata Anies, jangan melihat penyerapan yang telah memasuki semester kedua ini rendah karena belum mencapai 80 persen di sisa waktu tinggal empat bulan pada tahun ini. Dalam melihat penyerapan anggaran, kata dia, yang perlu dilihat adalah perbandingan dengan SPS yang telah dibuat dari awal tahun.

    Jadi jgn dibandingkan dgn imajinasi. Kl anda bikin imajinasi terus anda bayangkan dgn kenyataan ya ga jadi. Imajinasi anda misal 80 persen, skrg dianggap rendah. 

    "Di situ (SPS) tiap bulan ada. Kami selalu menargetkan dekat dengan SPS. Di situ baru dikatakan meleset atau tidak berdasarkan SPS, kalau gak ada pegangan itu gak tahu kami," demikian Anies Baswedan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.