Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cawagub DKI Berubah? Gerindra Sebut PKS Tak Bisa Usulkan Sendiri

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Tiga calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi Fraksi Golkar hari ini di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019. TEMPO/Lani Diana
Tiga calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi Fraksi Golkar hari ini di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, mengatakan Partai Keadilan Sejahtera tidak bisa mengusulkan sendiri untuk mengubah calon wakil gubernur disingkat cawagub DKI jika ada yang mengundurkan diri.

"Harus diskusi lagi. Bagaimana harus menetapkan (cawagub)," kata Taufik saat dihubungi, Selasa, 3 September 2019.

Proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu telah bergulir sejak November 2018. Partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yakni PKS dan Partai Gerindra, mengusulkan dua calon wagub DKI. Dua nama cawagub yang diusulkan adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Ahmad Syaikhu telah dipastikan mendapatkan kursi di parlemen pusat karena berhasil mengumpulkan suara sampai 130 ribu lebih di daerah pemilihan Jawa Barat VIII meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Pelantikan anggota legislatif baru dilakukan pada Oktober 2019.

Saat ini partai pengusung yakni Gerindra dan PKS masih menunggu keputusan Syaikhu akan tetap menjadi cawagub DKI atau memilih sebagai anggota DPR RI. Menurut dia, jika Syaikhu memutuskan akan menjadi legislator, maka harus ada penggantinya. "Pengganti baik dari PKS maupun Gerindra harus melalui proses diskusi dengan partai pengusung."

Dalam menentukan calon pengganti Syaikhu, kata Taufik, PKS tidak bisa melakukannya sendiri. Alasannya, pemilihan mesti melalui mekanisme diskusi partai pengusung. "Bukan soal jatah. Itu hasil dari diskusi. Nanti bisa ganti semau-maunya. Harus tetap ngomong sama kami (Gerindra)," ujarnya. "Kan diusulkannya bersama. Ganti harus diskusi lagi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS, Suhaimi, sebelumnya menyatakan bahwa penentuan nama cawagub DKI, jika Syaikhu mengundurkan diri tetap menjadi hak partainya. "Kembali pada kesepakatan awal. Kesepakatan awal gitu kan, bahwa itu diserahkan kepada PKS," kata Suhaimi di DPRD DKI, Senin, 2 September 2019.

Suhaimi menuturkan hingga saat ini belum ada keputusan dari Syaikhu mau memilih menjadi cawagub atau anggota DPR RI. Selain itu, hingga hari ini juga belum ada surat resmi pencabutan nama Syaikhu sebagai cawagub DKI.

"Kami harus berpedoman itu," ujarnya. "Tapi selama itu belum dicabut kami harus tentukan itulah (Agung-Syaikhu) yang dicalonkan oleh PKS-Gerindra."

Suhaimi menuturkan partainya tidak perlu membuat surat kembali jika memang dua nama cawagub itu tidak berubah kepada panitia khusus. Sejauh ini, dia mengimbuhkan, PKS belum melihat opsi Syaikhu mundur dari pencalonannya. Alasannya, sejauh ini belum ada surat resmi dari Syaikhu yang menyatakan dirinya mundur dari pencalonan.

PKS, kata Suhaimi masih berpatokan pada mekanisme awal pemilihan cawagub DKI dengan dua nama yang telah diusulkan tersebut. "Biar saja itu berjalan dulu. Sampai ada surat resmi (Syaikhu mengundurkan diri). Nah nanti baru dibicarakan (penggantinya)," ujarnya. "Pasti di tingkat DPP juga segera membicarakan langkah-langkah berikutnya. Dan kita menjadi user lah dari keputusan itu."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

7 jam lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

7 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

8 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

9 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

Gerindra mengatakan hanya membangun komunikasi dengan kubu pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Kata Gerindra soal Sosok dan Peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Kata Gerindra soal Sosok dan Peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan sosok dan peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto.


Gerindra Sebut Jokowi Sosok yang Paling Banyak Diminta Pendapat Prabowo dalam Penyusunan Kabinet

2 hari lalu

Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers soal Film Dirty Vote di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra Sebut Jokowi Sosok yang Paling Banyak Diminta Pendapat Prabowo dalam Penyusunan Kabinet

Habiburokhman menyebut Jokowi menjadi sosok yang paling banyak dimintai pendapat oleh calon presiden RI terpilih Prabowo dalam penyiapan kabinet


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.