Anies Potong Tunjangan Pegawai DKI, Peneliti: Tidak Cukup

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak cukup hanya memotong tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai provinsi yang tidak maksimal dalam menyerap anggaran pembangunan. Gubernur didesak melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan anggaran dan merotasi SDM .

    Pendapat itu disampaikan Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gunardi Ridwan, pada Kamis, 5 September 2019. Dia diminta menanggapi tentang tingkat serapan anggaran DKI dan reaksi sang gubernur memberlakukan pemotongan dan menghanguskan tunjangan kinerja daerah.

    Per awal September 2019 penyerapan ABPD DKI disebut baru 38 persen atau setara Rp 17,6 triliun dari total APBD Perubahan Rp 86 triliun. Menurut Gunardi, jika pada triwulan terakhir atau akhir September nanti realisasi anggaran masih di bawah 60 persen, kinerja anggaran di DKI bisa diartikan belum maksimal.

    "Bisa jadi banyak kinerja Satuan Kerja Perangkat Derah yang tidak berjalan dan jangan-jangan yang terserap baru gaji-gaji pegawai saja, sedangkan belanja lainnya mandek, seperti untuk pelayanan dasar," ujar Gunardi.

    Gunardi memaparkan, Pemerintah DKI pasti akan mengejar target penyerapan anggaran di sisa tahun ini. Dia berpesan agar pekerjaan tetap berkualitas dan sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran.

    Gunardi menambahkan, semestinya aturan pemotongan TKD menjadi motivasi bagi pegawai untuk mendongkrak kinerja anggaran tersebut. Tapi, jika sanksi ternyata tidak cukup ampuh juga, dia mengharuskan Anies Baswedan membuat strategi lain. "Jangan-jangan perencanaan anggarannya yang buruk sehingga tidak bisa berjalan."

    Aturan penundaan dan pemotongan TKD diatur dalam Pergub nomor 12 Tahun 2019. Dalam pasal 69A disebutkan bahwa SKPD yang tidak mencapai target yang telah ditentukan sendiri yaitu Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) maka pembayaran TKD sebesar 20 persen dari total yang diterima akan ditunda.

    Jika selama tiga bulan berturut-turut SKPD tidak mencapai SPS tersebut, 20 persen TKD yang ditunda tersebut akan hangus.

    Anies Baswedan menilai pemotongan TKD pegawai provinsi efektif dalam mempercepat penyerapan anggaran 2019. Anies mengklaim kinerja pegawai tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dengan adanya regulasi ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.