Anggota DPRD DKI Buka Pos Pengaduan, Ahok: Lama Ikut Saya

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ima Mahdiah. instagram.com/ima.mahdiah

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ima Mahdiah. instagram.com/ima.mahdiah

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tak heran dengan ide anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah yang akan membuka posko pengaduan warga. Menurut Ahok, Ima yang merupakan stafnya semasa menjadi gubernur, mencontoh apa yang dulu ia kerjakan.

    "Ima ikut saya lama, jadi terinspirasi buat program itu," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis 5 September 2019.

    Ahok, atau yang kini ingin disapa BTP, mengungkapkan sudah memberikan beberapa wejangan terhadap Ima yang kini menjadi wakil rakyat di DKI. Termasuk memberi beberapa masukan soal posko pengaduan itu. Namun, dia enggan mengungkap detilnya.  

    "(Memberi masukan ke Ima) kemarin, waktu ada pertemuan dengan Fraksi PDIP," katanya merujuk hari pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 pada 26 Agustus lalu.

    Setelah terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Ima Mahdiah memang mengatakan akan melanjutkan sejumlah program kerja milik Ahok. Salah satunya posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan segala bentuk keluhannya. 

    "Saya ingin buka lagi posko pengaduan bagi masyarakat yang saat ini sudah tidak kelihatan lagi," kata Ima. Soal rencana ini, Ima juga menyebut banyak mendapat masukan dari Basuki Tjahaja Purnama ketika menjabat sebagai staf pribadi. 

    Saat menjadi gubernur, Ahok membuka posko pengaduan warga di pelataran Balai Kota, Jakarta Pusat. Posko yang dibuka dari pagi itu selalu dibanjiri warga karena akan mendapat jawaban langsung dari sang gubernur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.