Penahanan Ratna Sarumpaet Berakhir? Ini Permintaan Kuasa Hukum

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Ratna Sarumpaet. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Ratna Sarumpaet. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Kuasa hukum terdakwa kasus berita bohong atau hoax Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin mengatakan masa penahanan kliennya sudah berakhir sejak 15 Agustus 2019. Menurut dia, Pengadilan Tinggi DKI sampai saat ini tidak melakukan perpanjangan penahanan Ratna.

    "Kami sudah menanyakan surat penahanan lanjutan ke pihak petugas Rutan Polda Metro Jaya, namun tidak ada juga," ujar Insank saat dikonfirmasi, Senin, 9 September 2019.

    Karena itu, Insank mengaku bakal mendatangi Polda Metro Jaya sekitar hari ini, Senin, 9 September sekitar pukul 12.00. Dia mengaku akan meminta Polda untuk segera mengeluarkan Ratna Sarumpaet.

    "Diekluarkan demi hukum, karna penahanan tanpa surat adalah ilegal," kata dia.

    Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas perpanjangan masa penahanan Ratna Sarumpaet. Potes tersebut menurut dia lebih tepat diarahkan ke Pengadilan.

    "Polda hanya dititipi," kata Argo.

    Dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis dua tahun kepada Ratna Sarumpaet. Hakim meyakini Ratna melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?