Tender Jakarta International Stadium Dinilai Bermasalah

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) atau Stadion BMW di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro kembali melanjutkan pembangunan stadion tersebut yang sebelumnya sempat tertunda karena kalah dalam gugatan sengketa lahan dengan PT Buana Permata Hijau. ANTARA/Aprillio Akbar

    Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) atau Stadion BMW di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro kembali melanjutkan pembangunan stadion tersebut yang sebelumnya sempat tertunda karena kalah dalam gugatan sengketa lahan dengan PT Buana Permata Hijau. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa DKI Jakarta Blessmiyanda menilai lelang pembangunan Jakarta International Stadium oleh PT Jakarta Propertindo bermasalah. Menurut dia, seharusnya pihak yang menawarkan harga lebih rendah mendapatkan bobot penilaian harga lebih tinggi dibandingkan dengan pihak yang menawarkan harga lebih tinggi.

    Procurement law yang dipakai Jakpro itu apa? Kok yang menawar rendah, bobot penilaian harganya juga rendah?” katanya kepada Tempo, Kamis 5 September 2019.

    Sebelumnya hasil lelang JIS mendapatkan protes dari pihak yang kalah, konsorsium PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya dan PT Indah Karya. Mereka mempertanyakan penilaian soal harga yang dilakukan panitia lelang.

    Dalam dokumen yang didapatkan oleh Tempo, lelang tersebut dimenangkan oleh konsorsium PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Jaya Konstruksi dan PT Pembangunan Perumahan (PP). Mereka mengajukan penawaran sebesar Rp 4,08 triliun sementara Adhi Karya cs mengajukan penawaran senilai Rp 3,7 triliun.

    Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa Adhi Karya cs kalah jauh dalam hal penilaian. Mereka hanya mendapatkan penilaian 15,00 sementara Wika Gedung cs mendapatkan penilaian 27,78. Secara teknis, Wika Gedung sebenarnya hanya menang tipis karena mendapatkan penilaian 66,14 ketimbang Adhi Karya cs yang mengantongi poin 60,17.

    Blessmiyanda menilai sebaiknya lelang JIS itu juga diikuti lebih dari dua peserta. Menurut dia, untuk menerapkan prinsip pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, akuntabel, dan bersaing. Dia khawatir jika lelang pembangunan stadion itu hanya diikuti oleh dua peserta, akan menimbulkan kesan adanya pengaturan.

    Direktur Kontruksi JIS PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin menyanggah adanya kejanggalan dalam lelang pembangunan stadion itu. Menurut dia, dalam pembangunan JIS perusahaan daerah itu mengutamakan kualitas bangunan. KSO Wika Gedung unggul di aspek teknis dibandingkan dengan KSO Adhi Karya.

    Iwan tak menyangkal penawaran harga yang disampaikan KSO Adhi Karya lebih murah dibandingkan dengan KSO Wika Gedung. Namun, perusahaan yang menjadi quantity surveyor, pengawas bujet dan perolehan bobot volume kerja, WT Partnership dan perusahaan yang ditunjuk menjadi manajemen konstruksi untuk proyek itu, PT Virama Karya, berpendapat harga penawaran yang diajukan oleh KSO Adhi Karya jauh di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) JIS yang mencapai Rp 4,4 triliun.

    Iwan menjelaskan konsultan itu kemudian menerapkan aturan yang memasukkan harga penawaran di bawah 90 persen dari HPS bakal terkena pemotongan poin bobot harga 50 persen. “Ini untuk mencegah adanya banting harga dengan menurunkan kualitas bangunan,” ujarnya.

    Karena masalah ini, Adhi Karya cs pun melayangkan surat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Surat keberatan atas proses lelang pembangunan stadion itu dikirimkan pada 10 Agustus lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe