Masyarakat Tolak Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas Selamatkan KPK dengan simbolik membuat rantai manusia, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Aksi damai ini menolak usulan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Ribuan Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas Selamatkan KPK dengan simbolik membuat rantai manusia, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Aksi damai ini menolak usulan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana revisi UU KPK yang digulirkan DPR RI mendapat tentangan dari sejumlah masyarakat. Mereka menilai revisi tersebut akan membuat korupsi semakin merajalela di Indonesia.

    Anggie (21), seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta misalnya. Dia melihat revisi Undang-Undang KPK meresahkan karena adanya rencana membuat Dewan Pengawas. Menurut dia, dewan pengawas justru akan mempersulit kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

    "Tidak setuju (revisi UU KPK), diajukannya kembali Dewan Pengawas saja sudah meresahkan, ditambah lagi prosedur penyadapan harus disertai izin Dewan Pengawas juga, akan sangat menyulitkan KPK dan menurunkan kinerjanya," katanya.

    Catharina (25), seorang karyawan swasta, merasa revisi Undang-Undang KPK merupakan suatu kemunduran. Menurut dia, jika undang-undang tersebut jadi direvisi maka korupsi di Indonesia akan semakin meningkat.

    "Sangat disayangkan bahwa fungsi KPK yang awalnya lembaga independen dan bersifat objektif akan kehilangan banyak wewenangnya, kalau dilanjutkan, hal ini merupakan kemunduran dan tingkat korupsi di Indonesia bisa semakin meningkat," katanya.

    DPR RI memasukkan revisi Undang-Undang KPK sebagai prioritas utama untuk masa sidang kali ini. Pembahasan revisi tersebut rencana bakal dikebut selama satu bulan ke depan atau sebelum pelantikan anggora DPR RI periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019.

    MARVELA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.