Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Obat Kedaluwarsa, Dinkes Depok Beri Sanksi Kepala Puskesmas

image-gnews
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita, menjelaskan efek obat kedaluwarsa yang diberikan puskesmas di kota itu kepada seorang pasien TBC, Selasa 10 September 2019. TEMPO/ADE RIDWAN
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita, menjelaskan efek obat kedaluwarsa yang diberikan puskesmas di kota itu kepada seorang pasien TBC, Selasa 10 September 2019. TEMPO/ADE RIDWAN
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita, mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa hukuman disiplin terhadap Kepala Puskesmas Villa Pertiwi yang diduga memberikan obat kedaluwarsa terhadap pasiennya.

“Kami sudah memberikan sanksi hukuman disiplin kepada kepala puskesmasnya,” kata Nova ditemui Tempo, Selasa 10 September 2019.

Nova enggan menjelaskan lebih jauh soal sanksi hukuman disiplin yang diberikan kepala puskesmas itu. Namun, kata Nova hukuman itu berkaitan dengan kesalahan standar operasional prosedur (SOP) pemberian obat terhadap pasien.

“(Puskesmas) Villa Pertiwi ini kan sudah diakreditasi. Artinya, secara aturan sudah ada, memang ini ada sedikit kesalahan,” kata Nova.

Selain memberikan sanksi, ujar Nova, pihaknya juga akan melakukan penataan ulang terhadap mekanisme pemberian obat di puskesmas tersebut.

“Kami minta semua obat didistribusikan dari bagian farmasi. Kalau kemarin kan, misalnya, obat TBC ditaro di bagian TBC,” ucap Nova.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara saat disambangi Tempo, ruangan Kepala Unit Pelaksana Fungsional Puskesmas Villa Pertiwi, Toni Hermawan, terlihat kosong.

Petugas puskesmas yang tidak mau disebutkan namanya itu menyebut, sejak pagi kepala puskesmas tidak ada di ruangannya. “Nggak ada dari pagi, infonya si ke Balaikota,” kata petugas puskesmas yang tak ingin disebutkan namanya.

Sebelumnya, Nur Istiqomah, 50 tahun, warga Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok, diduga mendapat obat yang sudah habis masa berlakunya alias kedaluwarsa sejak Juli 2019. Obat itu telah disuntikkan ke dalam tubuhnya pada Sabtu 7 September 2019.

“Ketahuannya pas dokter di salah satu klinik tempat saya berobat bilang bahwa obatnya tidak bisa tercampur,” kata Istiqomah, Senin 9 September 2019.

Meski begitu, Dinas Kesehatan Kota Depok menyatakan obat kadaluwarsa itu tidak akan berdampak pada tubuh pasien, namun hanya menurunkan kualitas obat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

11 jam lalu

Ilustrasi pernikahan outdoor di Candi Prambanan. Dok. istimewa
5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

Tes kesehatan pra-nikah adalah langkah proaktif yang dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia.


Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

8 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

43 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


Atap Puskesmas Jaten 1 Karanganyar Ambrol Akibat Hujan Deras, Layanan Rawan Jalan Terganggu

44 hari lalu

Sejumlah pekerja membersihkan material dari atap bangunan Puskesmas Jaten 1, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang ambrol Rabu dini hari tadi, 6 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Atap Puskesmas Jaten 1 Karanganyar Ambrol Akibat Hujan Deras, Layanan Rawan Jalan Terganggu

Atap bangunan unit layanan rawat jalan Puskesmas Jaten 1, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ambrol usai diterpa hujan deras


25 Puskesmas di DKI Jakarta Siap Layani Caleg Stres yang Kalah Pemilu 2024

14 Februari 2024

Pemilih memasukkan surat suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat, 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 10 TPS yang berlokasi di lima Kecamatan di Kabupaten Mamuju karena banyaknya indikasi pelanggaran yang melibatan anak - anak mencoblos dan warga melakukan pencoblosan menggunakan formulir C6 orang lain. ANTARA
25 Puskesmas di DKI Jakarta Siap Layani Caleg Stres yang Kalah Pemilu 2024

Dinkes DKI mengimbau para caleg yang kalah di Pemilu 2024 agar mencari bantuan profesional jika stres.


Satgas Damai Cartenz Bantah Klaim Jubir KKB OPM Ihwal 2 Kampung Dibakar oleh TNI-Polri

6 Februari 2024

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Damai Cartenz Bantah Klaim Jubir KKB OPM Ihwal 2 Kampung Dibakar oleh TNI-Polri

Kasatgas Humas Damai Cartenz menyebutkan klaim KKB OPM soal pembakaran kampung merupakan propaganda.


KKB OPM Bakar Puskesmas Omukia Kabupaten Puncak Papua, TNI-Polri Tangkap 3 Pelaku

4 Februari 2024

TPNPB-OPM klaim serang pasukan TNI-Polri di Titigi, Papua. Dokumentasi TPNPB OPM.
KKB OPM Bakar Puskesmas Omukia Kabupaten Puncak Papua, TNI-Polri Tangkap 3 Pelaku

Menurutnya, pembakaran Puskesmas terjadi saat personel aparat TNI-Polri sedang patroli gabungan di Distrik Omukia, Papua, pada Sabtu, 3 Februari 2024.


Belasan Warga Cihurip Garut Diduga Keracunan Makanan Usai Konsumsi Ceker dan Kepala Ayam

4 Februari 2024

Polisi dan tim kesehatan memeriksa warga  korban keracunan makanan di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Sabtu 3 zFebruari 2024. ANTARA/HO-Polres Garut
Belasan Warga Cihurip Garut Diduga Keracunan Makanan Usai Konsumsi Ceker dan Kepala Ayam

Polisi mengambil sampel sisa makanan yang diduga menjadi penyebab 14 orang keracunan makanan tersebut untuk diuji di laboratorium.


Chandra Asri Beberkan Langkahnya Pasca-Asap Hitam Racuni Ratusan Penduduk di Cilegon

2 Februari 2024

Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar menggunakan masker di SDN Kepuh, Kota Cilegon, Banten, Selasa 23 Januari 2024. Sebanyak 232 siswa di sekolah tersebut terpaksa dipulangkan lebih awal karena masih adanya bau menyengat dari pabrik kimia PT Chandra Asri yang berjarak sekitar 5 kilometer dari sekolah itu. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Chandra Asri Beberkan Langkahnya Pasca-Asap Hitam Racuni Ratusan Penduduk di Cilegon

Kegagalan fungsi atau kebocoran yang terjadi pada pipa air pendingin menjadi penyebab insiden di pabrik kimia Chandra Asri pada 20 Januari 2024.


Berapa Biaya Cabut Gigi di Puskesmas? Segini Kisarannya

29 Januari 2024

Biaya cabut gigi di Puskesmas bagi peserta JKN atau pemegang KIS adalah gratis. Lantas, berapa biaya cabut gigi di Puskesmas bagi masyarakat umum? Foto: Canva
Berapa Biaya Cabut Gigi di Puskesmas? Segini Kisarannya

Biaya cabut gigi di Puskesmas bagi peserta JKN atau pemegang KIS adalah gratis. Lantas, berapa biaya cabut gigi di Puskesmas bagi masyarakat umum?