Mencuat Gagasan DPRD Pilih Lebih Dari Satu Wagub DKI

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Serah terima jabatan Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 Prasetyo Edi Marsudi kepada Ketua Sementara DPRD DKI Pantas Nainggolan saat acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Serah terima jabatan Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 Prasetyo Edi Marsudi kepada Ketua Sementara DPRD DKI Pantas Nainggolan saat acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Pantas Nainggolan mengatakan pemilihan wagub DKI menjadi salah satu prioritas pembahasan legislator periode 2019-2024.

    "Begitu pimpinan definitif terbentuk, pemilihan wagub DKI akan menjadi salah satu skala prioritas yang harus segera dituntaskan, karena itu juga salah satu yang diwariskan oleh DPRD periode lalu," kata Pantas saat ditemui di gedung DPRD DKI, Selasa, 10 September 2019.

    Dalam rapat pembahasan tatib DPRD DKI, kata dia, mencuat usulan agar wagub DKI lebih dari satu orang. Namun, usulan tersebut belum sampai dimasukkan ke tatib yang sedang dibahas legislator Kebon Sirih.

    Pantas menuturkan, usulan tersebut diungkapkan karena melihat pemerintah DKI saat dijabat Sutiyoso mempunyai empat wakil gubernur. "Itu didukung dengan otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi."

    Dari data yang dihimpun Tempo, wakil gubernur DKI Jakarta memang pernah diisi oleh lebih dari satu orang pada kurun waktu 1984 hingga 2002. Pada tahun 1997-2002 misalnya, wakil gubernur dijabat oleh empat orang. Namun saat itu pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung melainkan masih melalui DPRD DKI.

    Mereka adalah Abdul Kahfi di Bidang Pemerintahan, Boedihardjo Soekmadi di Bidang Pembangunan, Fauzi Alvi Yasin di Bidang Ekonomi Keuangan, dan Djailani di bidang kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu, Pantas mendorong agar gubernur DKI bisa mendapatkan lebih dari satu orang karena dalam perjalanannya Anies Baswedan yang menjabat orang nomor wahid di ibu kota sering menyampaikan keluhan.

    Keluhan terkait kerja gubernur yang semakin berat itu bisa terwakilkan oleh beberapa wagub yang membidangi beberapa program strategis, seperti pembangunan, pemerintahan, ekonomi dan lainnya.

    Untuk merealisasikan rencana itu, kata dia, memang perlu ada pengubahan undang-undang terkait dengan kekhususan wilayah ibu kota. Melalui revisi yang dilakukan DPR RI dan presiden diharapkan aturan ini bisa diwujudkan..

    "Karena yang membuat undang-undang DPR bersama dengan presiden. Jadi salah satu institusi pemerintahan yang dekat dengan presiden adalah Mendagri. Mendagri yang notabenenya menjadi institusi di atas provinsi. Maka usulan (DPRD DKI) itu disampaikan ke situ."

    Sampai saat ini, proses pemilihan wagub DKI untuk mendampingi Anies Baswedan masih mandek di dewan. DPRD DKI belum juga menggelar rapat paripurna pemilihan wagub yang semula dijadwalkan pada 22 Juli 2019. Proses pemilihan terhambat akibat belum terlaksananya rapat pimpinan gabungan yang fungsinya untuk mengesahkan tata tertib paripurna.

    Di sisi lain, calon wagub DKI Ahmad Syaikhu akan melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Ia maju sebagai caleg PKS dari Dapil III Jawa Barat. Mengenai pilihan meneruskan atau tidak dalam pencalonan calon wakil gubernur DKI, Syaikhu menyerahkannya kepada partainya.

    “Keputusan bukan pribadi, keputusan ini diserahkan ke partai, apa nanti keinginan partai, kita juga akan ikuti itu,” kata dia. Syaikhu mengatakan jadwal sementara pelantikan anggota DPR RI terpilih adalah 1 Oktober 2019.

    “Saya menyerahkan ke partai, bagaimana baiknya. Partai yang lebih paham tentang kondisinya. Saya di DPR RI siap, karena sudah, perolehan suaranya memadai. Kalau ditempatkan di wagub DKI juga siap. Tinggal bagaimana baiknya,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe