DKI Diminta Segera Pakai Kendaraan Operasional Bahan Bakar Gas

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengemudi angkutan umum tengah mengantre pengisian bahan bakar gas di SPGB kawasan Pluit, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mencatat laba bersih sepanjang semester I 2019 turun 69,87% menjadi US$ 54,04 juta dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Tempo/Tony Hartawan

    Para pengemudi angkutan umum tengah mengantre pengisian bahan bakar gas di SPGB kawasan Pluit, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mencatat laba bersih sepanjang semester I 2019 turun 69,87% menjadi US$ 54,04 juta dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB meminta kendaraan operasional Pemerintah DKI Jakarta harus beralih ke bahan bakar gas atau BBG sesuai aturan yang berlaku di wilayah itu.

    "Sesuai mandat Perda bahwa kendaraan operasional pemda harus pakai bahan bakar gas, kok belum satu unit pun yang pakai bahan bakar gas, itu kan membangkang," kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Pemerintah DKI mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah. Dalam aturan yang diteken oleh Gubernur Sutiyoso itu disebutkan dalam Pasal 7 bahwa Kendaraan bermotor yang diwajibkan menggunakan bahan bakar gas dalam peraturan ini adalah kendaraan operasional Pemerintah Daerah dan angkutan orang dengan kendaraan umum.

    Ahmad pun menyayangkan kendaraan operasional pemerintah daerah Jakarta masih menggunakan mesin diesel yang berbahan bakar minyak. Karena itu, ia berharap agar DKI bisa menjalankan aturan itu sebagai salah satu upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta.

    Kualitas udara Jakarta belakangan menjadi sorotan. Situs AirVisual, setidaknya selama sepakan terakhir selalu mencatatkan kualitas udara ibu kota berada pada peringkat lima teratas sebagai yang terburuk di dunia.

    Pemerintah DKI Jakarta juga sebenarnya sudah mengambil sejumlah langkah untuk pengendalian kualitas udara Jakarta, diantaranya lewat perluasan ganjil genap, revitalisasi trotoar dan penanaman tanaman pencegah polusi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.