Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek Trotoar, Ombudsman Jakarta Minta DKI Stop Potong Kabel

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho saat memotong kabel udara di Setia Budi Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho saat memotong kabel udara di Setia Budi Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho meminta pemerintah DKI Jakarta untuk sementara waktu menghentikan pemotongan jaringan utilitas fiber optik.

Teguh menyatakan, pemotongan itu telah mengganggu layanan internet seperti yang dialami konsumen di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

"Bahkan satu kementerian jaringan internetnya terputus," kata Teguh saat dihubungi, Jumat, 13 September 2019.

Menurut Teguh, jaringan internet di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat tak berfungsi setelah pemerintah DKI memotong kabel di sepanjang Jalan Cikini Raya. Teguh tak mengetahui berapa lama gangguan itu berlangsung. Kemenhan, lanjut dia, sudah meminta klarifikasi ke pemerintah daerah.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menerima laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) ihwal pemotongan tersebut. Dia berujar, APJATEL menerima keluhan dari para engguna internet di kawasan Cikini, Menteng, dan sekitarnya akibat pemutusan utilitas fiber optik.

Teguh menyatakan, pihaknya bakal meminta penjelasan dari Dinas Bina Marga DKI. Dia hendak memastikan kebijakan pemerintah daerah yang memotong kabel tak melanggar Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas dan Instruksi Gubernur DKI Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penertiban dan Penataan Jaringan Utilitas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengorbankan pelayanan publik dalam program perapihan kabel yang tampak semrawut di udara.

"Panggilan itu untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan upaya mitigasi yang dipersiapkan masing-masing pihak agar ke depannya pembenahan tersebut tidak menyebakan gangguan atas pelayanan publik di Jakarta," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah DKI memotong kabel di Jalan Cikini Raya sebagai bagian dari revitalisasi trotoar di kawasan Cikini. Aktivitas ini diunggah oleh Anies melalui akun Instagram-nya, @aniesbaswedan, pada 22 Agustus lalu.

APJATEL kemudian memprotes kegiatan tersebut. Ketua Umum APJATEL Muhammad Arif Angga menganggap pemerintah daerah telah memotong kabel secara sepihak karena tak menginformasikannya terlebih dulu.

Menurut dia, ada dua kali pemotongan kabel terkait proyek revitalisasi trotoar. Pertama di depan Bank Mega dekat Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 8 Agustus. Selanjutnya kabel di Kantor Pos Cikini pada 22 Agustus. Kabel yang dipotong, Arif melanjutkan, sekitar 50 meter. Namun, dia mengklaim, dampaknya membuat jaringan internet di ratusan tempat usaha di kawasan Cikini terganggu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

9 hari lalu

Seorang mahasiswi yang pingsan dievakuasi oleh temannya dengan ambulans ke rumah sakit usai polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi mahasiswa di Jalan Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 26 Agustus 2024. Polisi menghujani gas air mata yang membuat puluhan mahasiswa pingsan dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Tempo/Budi Purwanto
Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

Ini enam hal desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) atas penanganan demonstrasi aparat yang eksesif.


Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

12 hari lalu

Demonstran dipukuli oleh sejumlah Polisi saat aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada yang menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024. Kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka akibat dipukul oleh oknum kepolisian saat pengamanan di gedung DPR RI.


Turis Asal India Hilang Lebih dari 3 Hari, Jatuh ke Gorong-gorong di Malaysia

13 hari lalu

Kuala Lumpur, Malaysia   REUTERS/Lim Huey Teng
Turis Asal India Hilang Lebih dari 3 Hari, Jatuh ke Gorong-gorong di Malaysia

Pencarian turis asal India yang terjatuh ke dalam gorong-gorong sedalam 8 meter di pusat kota Kuala Lumpur, Malaysia memasuki hari ketiga pada Ahad.


Tanggapan Ombudsman Soal Peristiwa Paskibraka Lepas Jilbab

23 hari lalu

Anggota Paskibraka 2024 berbaris seusai dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024. Presiden mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 yang nantinya akan bertugas di Istana Negara, IKN pada 17 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tanggapan Ombudsman Soal Peristiwa Paskibraka Lepas Jilbab

Ombudsman menolak keras aturan untuk melepas jilbab pada Paskibraka 2024.


Kepala Ombudsman Maluku Utara Mangkir dari Panggilan KPK di Kasus Abdul Gani Kasuba

25 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala Ombudsman Maluku Utara Mangkir dari Panggilan KPK di Kasus Abdul Gani Kasuba

Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Sofyan Ali, mangkir dari panggilan KPK pada pemeriksaan kemarin.


Ombudsman: BUMDes Bisa Kelola Distribusi Pupuk Subsidi

25 hari lalu

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika membuka kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan  oleh Ombudsman RI dengan tema
Ombudsman: BUMDes Bisa Kelola Distribusi Pupuk Subsidi

Sebelum ini BumDes tidak diperbolehkan mengelola pupuk bersubsidi atau hanya bisa disalurkan oleh kios tani atau koperasi


Ombudsman Sebut 34 Pj Kepala Daerah yang Maju di Pilkada Berpotensi Manfaatkan ASN

31 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bogor saat memberikan sosialisasi soal netralitas ASN kepada para camat di Cibinong, Kabupaten Bogor. Senin, 18 Desember 2023. TEMPO/M.A MURTADHO
Ombudsman Sebut 34 Pj Kepala Daerah yang Maju di Pilkada Berpotensi Manfaatkan ASN

Anggota Ombudsman mengatakan perlu adanya pengawasan kepada 34 P Gubernur yang mundur lalu mencalonkan dirinya Pilkada karena berpotensi terjadi ketidaknetralan pada ASN.


Jokowi Minta Maaf, Dulu Pernah Minta Dikritik

34 hari lalu

Presiden Joko Widodo merayakan gol saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Brunei pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023. Indonesia menang atas Brunei dengan skor 6-0. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jokowi Minta Maaf, Dulu Pernah Minta Dikritik

Pernyataan Jokowi minta maaf langsung disorot berbagai pihak. Sebelumnya, pernah pula Jokowi minta dikritik.


Sosok Sekjen Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu, Peserta yang Lolos Seleksi Awal Capim KPK

45 hari lalu

Suganda Pandapotan Pasaribu. wikipedia.org
Sosok Sekjen Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu, Peserta yang Lolos Seleksi Awal Capim KPK

Pansel KPK mengumumkan ada 236 calon pemimimpin KPK yang lolos seleksi administrasi, salah satunya Sekjen Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu.


Sengketa Penggusuran Kantor, PKBI Adukan Pemkot Jaksel dan Kemenkes ke Ombudsman

45 hari lalu

Pengurus KBI mendirikan Posko Rumah Perjuangan PKBI sebagai simbol untuk tetap bertahan di kantornya yang telah diambil alih secara paksa oleh Kementrian Kesehatan Rabu, 17 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Sengketa Penggusuran Kantor, PKBI Adukan Pemkot Jaksel dan Kemenkes ke Ombudsman

PKBI melaporkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan kepada Ombudsman RI karena dituding merampas kantornya.