Anies Tolak Permintaan Ombudsman Stop Dulu Potong Kabel

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Bina Marga saat melakukan pemotongan kabel udara untuk dipindahkan ke bawah tanah, di Setia Budi Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Petugas Dinas Bina Marga saat melakukan pemotongan kabel udara untuk dipindahkan ke bawah tanah, di Setia Budi Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak berhenti memindahkan utilitas dari atas ke bawah trotoar seperti yang diminta Ombudsman DKI. "Kami harus jalan terus dan nanti Ombudsman saya ajak," kata Anies di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 14 September 2019.

    Anies merujuk kepada penertiban dengan cara memotong atau menebang kabel sebagai bagian dari revitalisasi trotoar ibu kota. Penertiban itu tak disangka menuai keluhan dari sejumlah kalangan. Itu sebabnya Ombudsman DKI meminta Dinas Bina Marga sebagai pelaku penertiban untuk berhenti sementara waktu.

    Menurut Anies, pemerintah telah memberikan surat pemberitahuan sebelum memotong kabel. Selain, dia mengungkapkan, mayoritas kabel terpasang atau terbentang tanpa izin. 

    Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan di tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi itu, pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan sebelum memotong kabel. Selain itu, mayoritas kabel yang telah dipotong tersebut terpasang tanpa izin. 

    "Jadi kalau ada customer yang protes karena jaringannya tidak berfungsi, protes ke penyedia jasa," ucapnya sambil menambahkan, "Dalam menyediakan jasa harus ikuti aturan, dan kalau tidak ikut maka yang bermasalah penyedia jasa bukan pemprov."

    Sejauh ini Dinas Bina Marga DKI telah menebang kabel di atas trotoar di dua lokasi yakni Jalan Cikini Raya dan Setia Budi. Dalam proyek revitalisasi trotoar, kabel-kabel itu rencananya menjadi bagian dari utilitas yang dipindahkan ke bawah tanah lewat sistem ducting. Namun penertiban di Cikini menuai somasi dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi karena merasa dirugikan oleh anak buah Anies tersebut.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.