Kebakaran Pasar Baru Bekasi, Ini Janji Pemerintah ke Para Korban

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kebakaran. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi kebakaran. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bekasi -Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat meminta pedagang korban kebakaran Pasar Baru Bekasi untuk bersabar. Bagi yang lapaknya ludes, dijanjikan akan mendapat tempat sementara untuk berjualan.

    "Nanti dengan Dinas Pasar dipikirkan relokasinya, sekarang penanggulangan ini dulu," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Sabtu, 14 September 2019.

    Kebakaran melanda Pasar Baru Bekasi pada Jumat malam sekitar pukul 20.00 WIB. Api baru dapat dipadamkan tujuh jam kemudian dengan 16 unit armada pemadam kebakaran. Hasil inventarisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Baru, sebanyak 63 kios ludes yang ada di Blok B, C, dan D lantai dasar.

    "Di atas kan ada yang kosong, bisa dipakai buat jualan, cumankan terbuka," ujar Rahmat.

    Rahmat menduga ketika terjadi kebakaran Pasar Baru Bekasi hydrant di lokasi tak berfunsi. Sehingga api terus merembet tanpa ada penanggulan sementara. "Hydrantnya enggak hidup kayaknya, kalau hidup, pada saat ada pemantik atau pemicu panas, bereaksi," ujar dia.

    Sejumlah pedagang di Pasar Baru Bekasi menyebut titik api berasal dari kios pakaian bayi yang ada di tengah, dekat dengan tangga.

    Api yang bersumber dari korsleting listrik lalu menjalar ke kios-kios sekitarnya. Lokasi ini didominasi pedagang pakaian, sepatu, sandal, kosmetik, dan akseseris.

    Kebakaran Pasar Baru Bekasi membuat panik para pedagang, bahkan ada yang nekad masuk untuk menyelamatkan dagangannya. Beruntung tak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Namun, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Usai kebakaran, aktivitas perniagaan di Blok 1 lumpuh.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.