TEMPO.CO, Depok – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Widyati Riyandani mengatakan pihaknya mengajukan dana bantuan keuangan Rp 669 miliar ke DKI Jakarta guna pembangunan infrastruktur di Kota Depok pada 2020.
“Kalau usulan dari Kota Depok tahun 2020 sebesar Rp 669,77 miliar, tapi belum tahu berapa yang cair, karena belum ada pergubnya,” kata Widy kepada Tempo, Senin, 16 September 2019.
Widy mengatakan usulan dana itu ditujukan untuk mendukung DKI, utamanya terkait akses jalan, sumber daya air, pengelolaan sampah dan sebagainya "Namanya, usulan sesuai dengan kebutuhan, utamanya kegiatan dengan lokasi di wilayah perbatasan DKI," kata dia.
Rinciannya, menurut Widy, antara lain untuk penanganan setu, penataan kawasan kumuh, pembangunan ipal komunal, penanganan sampah, pengamanan jalur inspeksi saluran sekunder, pembangunan jaringan distribusi dan retikulasi limo cinere dan pembangunan halte. “Salah satunya untuk pembenahan sampah di sungai ciliwung, tapi tidak khusus untuk Kali Ciliwung,” ujarnya.
Berdasarkan data Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS DKI Jakarta 2020, total bantuan keuangan ke daerah penyanggah DKI sebesar Rp 631.990.917.800, sementara untuk Kota Depok sebanyak Rp 53 miliar.
Mengenai perkiraan anggaran itu, Widy tak berkomentar banyak. “Saya belum bisa ngomong, karena pergubnya belum diterima, tapi kalau betul segitu berarti ada penambahan dari tahun ini,” kata dia.
Tahun ini, Pemkot Depok mendapat bantuan keuangan dari DKI Jakarta sebesar Rp 38 miliar. Widy mengatakan pihaknya tetap mengajukan anggaran lebih dari itu. "Tahun ini diakomodir atau dianggarkan oleh Pemprov DKI untuk Kota Depok tahun 2019 sejumlah itu, kalau usulannya lebih dari itu," kata dia.
