TEMPO.CO, Jakarta - Lima terdakwa kasus ambulans bawa batu saat kerusuhan 22 Mei 2019 tidak mengajukan eksepsi atau keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019.
Kelima terdakwa didakwa menyiapkan batu untuk dilempar ke petugas keamanan saat kerusuhan pecah di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 22 Mei lalu.
"Apakah saudara terdakwa mengerti isi dakwaan yang dibacakan," tanya hakim ketua Purwanto di PN Jakpus, Senin siang.
Terdakwa Yayan Hendrawan alias Ibing yang menjadi sopir ambulans berlogo Gerindra menjawab, "banyak kejanggalan."
Sejumlah tersangka dihadirkan dalam rilis barang bukti Ambulans bawa batu di Polda Metro Jaya, Jakarta, 23 Mei 2019. Polisi mengamankan Ambulans Partai Gerindra yang dibawa dari Tasikmalaya yang membawa batu diduga untuk kerusuhan 22 Mei serta uang sebesar Rp 1.200.000 dan sejumlah telpon genggam. TEMPO/M Taufan Rengganis
Purwanto pun langsung menimpali, "kalau masalah itu nanti. Ada waktunya."
"Saudara mau mengajukan eksepsi?" tanya Purwanto. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.
Adapun kelima terdakwa dalam perkara ini adalah Yayanz Iskandar Hamid, Obby Nugraha, Surya Gemala Cibro dan Hendrik Syamrosa. Sidang mereka dilakukan terpisah lantaran berkas mereka dibagi dua.
Satu berkas perkara dengan terdakwa Ibing, Iskandar dan Obby. Ketiganya adalah kader Gerindra Tasikmalaya. Sedangkan, satu berkas lainnya dengan terdakwa Surya dan Hendrik, yang berasal dari anggota Front Pembela Islam Riau.
Penasihat hukum terdakwa, Sutra Dewi, mengatakan tidak mengajukan eksepsi untuk mempercepat proses persidangan. Sebabnya, ia menargetkan para terdakwa hanya dijerat pasal 218 dari tiga dakwaan pasal alternatif untuk para terdakwa.
"Kalau kami (sidang) lewat empat bulan dua Minggu berarti berubah (pasal yang didakwakan). Jadi kena 170, yang ancamannya satu tahun lebih. Kasihan," kata Sutra usai persidangan. "Kami tidak eksepsi agar mempersingkat alur hukumnya."
Seluruh terdakwa kasus ambulans bawa batu dijerat tiga pasal alternatif. Para kader Gerindra Tasikmalaya dan FPI Riau itu dikenakan pasal 212 junto pasal 214 ayat 1 KUHP. Dakwaan alternatif kedua pasal 170 ayat 1 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP dan dakwaan alternatif terakhir pasal 218 KUHP.
