Pedagang Galon Isi Ulang Ini Mau Ikut Pemilihan Wali Kota Tangsel

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yusrianto, pedagang air galon isi ulang dan gas 3 kilogram saat memulangi formulir ke kantor DPC PDIP Tangsel, Selasa 17 September 2019. Tempo/Muhammad Kurnianto

    Yusrianto, pedagang air galon isi ulang dan gas 3 kilogram saat memulangi formulir ke kantor DPC PDIP Tangsel, Selasa 17 September 2019. Tempo/Muhammad Kurnianto

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Yusrianto, pengusaha air galon isi ulang dan gas 3 kilogram dari Kampung Cilalung, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan akan maju dalam pemilihan Wali Kota Tangsel.

    "Saya mencalonkam diri pertama atas kesadaran saya sendiri dan keinginan untuk memperbaiki kota Tangerang Selatan lebih baik," kata Yusrianto, Selasa, 17 September 2019.

    Menurut Yusrianto, dengan maju menjadi calon Wali Kota Tangsel, ia ingin mewujudkan kesejahteraan yang merata di kota Tangerang Selatan. "Saya mendaftar di PDIP karena memiliki kesamaan cita-cita, nantinya saya juga akan mendaftar di Partai Solidaritas Indonesia (PSI)," ujarnya.

    Yusrianto juga mengatakan bahwa dirinya lama di dunia aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sejak 2002 sampai saat ini. "Saya enggak pernah menjalani profesi yang tetap, jadi guru pernah, tapi enggak lama. Guru sekolah rakyat bukan sekolah formal. Selesai pensiun dari GMNI saya mendirikan usaha galon ini, galon isi ulang dan gas 3 kilogram, di kampung Cilalung, Jombang, Ciputat," ujarnya.

    Dengan adanya calon-calon besar yang mendaftar di PDIP, kata Yusrianto, tak membuatnya pesimistis. Ia berpikir positif karena calon lainnya juga ingin memberikan yang terbaik untuk kota Tangsel.

    "Saya tidak bisa menilai baik atau buruk, kalau di wilayah kompetisi, kita akan lebih banyak melakukan adu gagasan. Saya optimis karena kesempatan membangun Tangsel itu kan terbuka buat semua kalangan. Saya tidak melihat siapapun, saya enggak gentar," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.