Kerusuhan 22 Mei, Ini Dakwaan Jaksa untuk Politikus Habil Marati

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kepemilikian senjata apil ilegal Habil Marati usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 19 September 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Terdakwa kepemilikian senjata apil ilegal Habil Marati usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 19 September 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PPP Habil Marati menjalani persidangan buntut kerusuhan 22 Mei lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa mendakwanya sebagai penyandang dana untuk pembelian empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam ilegal.

    Habil disebutkan memberikan uang pembelian senjata itu kepada Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Kostrad kini menjadi terdakwa kepemilikan senjata itu. Keduanya ikut diseret ke pengadilan pasca kerusuhan yang terangkai dengan demonstrasi menolak hasil pilpres lalu. 

    "Terdakwa kenal dengan Kivlan sejak 2004 dan sering berkomunikasi sampai sekarang," kata jaksa penuntut umum Fahtoni dalam sidang pembacaan dakwaan untuk Habil Marati, Kamis 19 September 2019.

    Habil didakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Fahtoni menuturkan, Habil Marati dua kali menyerahkan uang kepada Kivlan untuk membeli senjata. Pemberian pertama di lakukan di lantai dua rumah makan Padang Sederhana sebesar 15 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 151,5 juta, pada 9 Februari 2019.

    Uang pemberian Habil digunakan untuk keperluan pribadi Kivlan sebesar Rp 6,5 juta. Sedangkan, sisanya Rp 145 juta diserahkan ke Helmi Kurniawan untuk membeli senjata dan kebutuhan operasional.

    "Uang itu diserahkan kepada Helmi untuk mengganti uang pembelian senjata api laras pendek dan memerintah Helmi segera mencari senjata api laras panjang untuk persediaan," ujarnya.

    Fahtoni menjelaskan Helmi lalu menyerahkan Rp 25 juta dari uang yang diterimanya kepada Tajudin untuk biaya operasionalnya mengintai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan. 

    Pada 10 Maret 2019, Habil kembali menjanjikan bakal memberikan bantuan uang operasional Rp 50 juta kepada Helmi. Namun, saat itu Habil baru membawa uang Rp 10 juta yang langsung diberikan kepada Helmi. "Uang operasional diserahkan Habil ke Helmi, Tajudin dan Azwarni di Saigon Cafe Pondok Indah," ujar jaksa.

    Peran itu sebenarnya sudah terungkap dalam persidangan Kivlan Zen. Habil Marati juga telah menanggapinya. Menurut dia, uang untuk beli senjata api itu adalah fitnah. "Saya tidak pernah memberikan 15 ribu dolar kepada Kivlan. Norak itu, bohong itu," kata Habil saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.