MRT Jakarta Ingin Gunakan Sumber Energi Terbarukan di Fase 2

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang penumpang terlihat menerobos pintu gerbang Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Senin pagi, 1 April 2019. Mulai Senin 1 April, operasional kereta MRT Jakarta berbayar. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Seorang penumpang terlihat menerobos pintu gerbang Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Senin pagi, 1 April 2019. Mulai Senin 1 April, operasional kereta MRT Jakarta berbayar. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan keinginannya supaya kereta cepat itu kelak dapat menggunakan sumber energi bersih dan terbarukan. Tujuannya, agar dapat berkontribusi dalam program pemerintah untuk pengurangan emisi.

    "Untuk fase dua dan selanjutnya secara serius MRT Jakarta sedang mempertimbangkan untuk penggunakan energi bersih dan terbarukan," kata William di Stasiun MRT Lebak Bulus Grab pada Jumat, 20 September 2019.

    Rute MRT Fase 2 adalah Bundaran HI-Kota dengan depo yang berada di Ancol Barat. Progres pembangunan MRT fase 2 pada Juli lalu sudah memasuki tahap penggalian di sekitar kawasan Monas untuk gardu listrik dan stasiun.

    Saat ini, MRT masih menggunakan energi listrik yang berasal dari batu bara, bukan merupakan energi bersih. William mengatakan energi bersih dan terbarukan yang dimaksud adalah energi matahari, air, dan angin.

    "Suatu saat saya ingin melihat MRT pakai energi bersih dan terbarukan. Kalau yang sekarang dengan PLN energi kotor, walaupun pakai listrik tapi sumbernya datang dari batu bara," kata William.

    PT MRT Jakarta bekerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia untuk mengedukasi masyarakat terkait pengurangan emisi. Hal ini dilakukan untuk mengubah gaya hidup masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.