PSI Dorong Public Hearing di Pemilihan Wagub DKI

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah masyarakat mendatangi pos pengaduan PSI di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 27Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Sejumlah masyarakat mendatangi pos pengaduan PSI di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 27Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta mendorong pemilihan wakil gubernur DKI secara terbuka. PSI menyikapi kemungkinan perubahan nama kandidat yang ada saat ini.

    "Kami mau dorong dan pastikan agar proses pemilihan Wagub DKI itu terbuka. Proses apa saja yang dilakukan (jika ada perubahan nama)," kata anggota Fraksi PSI DKI, Idris Ahmad, saat dihubungi, Senin 23 September 2019.

    Idris menuturkan, PSI mendorong pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno terbuka agar masyarakat mengetahui prosesnya. Selain mencegah potensi politik uang.

    PSI pun, dia menambahkan, sedang berjuang agar pemilihan Wagub di antara dua partai pengusungnya, yakni PKS dan Gerindra, disertai dengan public hearing. Calon wagub yang diusung, kata dia, harus bisa memaparkan visi misinya terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah DKI. "Masyarakat juga harus tahu rekam jejaknya seperti apa," kata Idris.

    Seperti diketahui PKS telah mengusulkan nama-nama sebagai kandidat Wagub DKI yang baru sebagai pendamping Gubernur Anies Baswedan. Namun proses selanjutnya tak kunjung sampai ke penetapan. Dua nama yang hingga kini masih menggantung adalah Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

    Belakangan ada potensi perubahan nama dari salah satu wagub tersebut. Syaikhu terpilih dan telah mengikuti pembekalan sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Meski yang bersangkutan juga belum menyatakan mundur sebagai kandidar Wagub DKI.

    Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, sebelumnya mengungkap dugaan ada transaksi uang dalam proses pemilihan Wagub DKI. Menurut Ernest, dirinya memperoleh informasi itu dari dua elit politik DKI.

     "Artinya ini masih rumor tapi sudah harus menjadi perhatian kita semua," kata Ernest di kantor DPP PSI di Jakarta Pusat, Senin 15 Juli 2019. 

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.