Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo Mahasiswa di DPR Sempat Panas, Begini Kecewanya Utusan Massa

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Suasana demonstrasi di depan Kompleks Parlemen yang masih berlanjut pada Senin malam, 23 September 2019. Massa menggedor-gedor pintu gerbang meminta dipersilahkan masuk ke dalam Kompleks Parlemen. Tempo/Adam Prireza
Suasana demonstrasi di depan Kompleks Parlemen yang masih berlanjut pada Senin malam, 23 September 2019. Massa menggedor-gedor pintu gerbang meminta dipersilahkan masuk ke dalam Kompleks Parlemen. Tempo/Adam Prireza
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Demo mahasiswa dengan agenda penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan RUU lain yang dianggap kontroversial di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, sempat memanas.

Hal itu didasari kecewanya perwakilan demo mahasiswa yang bertemu dengan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas terkait hasil audiensi tersebut.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Margamahendra mengatakan dalam audiensi, perwakilan mahasiswa meminta tindak lanjut terhadap pertemuan mereka dengan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar pada 19 September lalu.

“Kita tidak mendapatkan hasil yang jelas karena mereka (anggota DPR) tidak serius menanggapinya (tuntutan mahasiswa),” tutur Manik kepada rekan-rekan mahasiswa lain dari atas mobil komando, Senin, 23 September 2019.

Suasana sempat mereda sesaat. Beberapa mahasiswa pun memutuskan meninggalkan lokasi dengan alasan akan berdemo lagi esok hari. Sekitar pukul 19.40 WIB, tiba-tiba pendemo melempari botol air mineral ke bagian dalam Kompleks Parlemen. Mereka juga menggedor pintu gerbang utama dan meminta diperbolehkan masuk.

Massa pendemo yang tersulut emosi juga sempat turun ke jalan tol yang berada di depan Kompleks Parlemen. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan, dari atas mobil barikade berkali-kali meminta mahasiswa agar tak terprovokasi dan membuka jalan tol.

Demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR RI hingga Senin malam, 23 September 2019. Tempo/Adam Prireza 

Tak berselang lama setelah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Gatot Eddy mendatangi pendemo, situasi kembali relatif kondusif. “Terima kasih kawan-kawan mahasiswa yang sudah membuka jalan tol. Hormat kami untuk kalian. Terima kasih,” kata Harry menggunakan pengeras suara.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah mahasiswa masih bertahan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di dean Kompleks Parlemen. Sempat tercetus ucapan mereka hendak menginap di DPR sembari menunggu rekan-rekan mahasiswa dari berbagai daerah yang tengah di perjalanan menuju Jakarta.

Sebelumnya, sebanyak 58 perwakilan mahasiswa dari 34 universitas diterima untuk menggelar audiensi dengan Baleg DPR. Meski begitu, hal tersebut tak sesuai dengan keinginan mereka yang ingin bertemu pimpinan.

Massa aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen hari ini terbelah menjadi dua. Selain mahasiswa dari berbagai universitas yang menolak Revisi Undang-Undang KPK dan RUU lain yang bermasalah, terdapat kelompok massa yang mendukung revisi peraturan komisi antirasuah tersebut.

Kedua massa dipisahkan oleh mobil barikade polisi. Terlihat juga pagar betis yang terdiri dari puluhan polisi berjaga di antara kedua massa. Massa pendemo yang pro berasal dari Front Indonesia damai dan Mahasiswa Progresif Anti Korupsi.

Massa yang pro menyuarakan dukungan terhadsp RUU KPK, meminta pimpinan KPK periode ini untuk mundur, serta meminta DPR segera melantik pimpinan KPK terpilih. Mereka menggunakan mobil komando untuk berorasi.

Di sisi lain, massa yang kontra merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Budi Luhur, Universitas Indraprasta PGRI, dan lainnya.

Mereka meminta DPR tak menetapkan RUU KPK pada rapat paripurna yang digelar besok, 24 September 2019. Selain itu, massa yang kontra juga mengecam pembahasan RKUHP, serta RUU lain yang dianggap kontroversial seperti RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba. “Reformasi dikorupsi. Reformasi dikorupsi! Revolusi.” teriak massa demo mahasiswa tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Peleburan KPK dengan Ombudsman, IM57+ Institute: Skenario Besar sejak Revisi UU KPK

20 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi LSM Indonesia, menggelar aksi unjuk rasa, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Dalam aksi damai mereka mendesak KPK segera mengusut dan memeriksa Bupati Lamongan, Yuhrohnur Efendi, dalam perkara tindak pidana korupsi korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 - 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Rencana Peleburan KPK dengan Ombudsman, IM57+ Institute: Skenario Besar sejak Revisi UU KPK

Ketua IM57+ Institute mengatakan dengan peleburan itu, KPK akan betul-betul dimusnahkan dari sisi core business-nya, yaitu penindakan.


Meneropong 3 Hari Demo Kecurangan Pemilu di KPU dan DPR, Ini Daftar 3 Tuntutannya

32 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Meneropong 3 Hari Demo Kecurangan Pemilu di KPU dan DPR, Ini Daftar 3 Tuntutannya

Menjelang diumumkannya hasil perhitungan KPU, gedung DPR dan KPU ramai digeruduk aksi demo. Mereka melayangkan 3 tuntutan kecurangan Pemilu 2024.


Sederet Alasan DPR Enggan Pindah ke IKN: Aspirasi Rakyat Lebih Efektif Ketimbang ke Kalimantan

33 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Sederet Alasan DPR Enggan Pindah ke IKN: Aspirasi Rakyat Lebih Efektif Ketimbang ke Kalimantan

Jakarta tetap menjadi ibukota legislasi, maka masyarakat akan lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan aspirasi ketimbang harus ke IKN.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

34 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.


Film Djakarta 66, Kisahkan Kelahiran Supersemar, Hubungan Sukarno-Soeharto, dan Kematian Arif Rahman Hakim

43 hari lalu

Film Djakarta 1966. imdb.com
Film Djakarta 66, Kisahkan Kelahiran Supersemar, Hubungan Sukarno-Soeharto, dan Kematian Arif Rahman Hakim

Peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar disertai gelombang demo mahasiswa terekam dalam film Djakarta 66 karya Arifin C. Noer


Demo di DPR RI Hari Ini soal Pemakzulan Jokowi, Polisi Terjunkan 2.678 Personel

46 hari lalu

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro sambil berhadapan dengan massa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Februari 2023. ANTARA/Siti Nurhaliza
Demo di DPR RI Hari Ini soal Pemakzulan Jokowi, Polisi Terjunkan 2.678 Personel

Polres Jakarta Pusat menerjunkan 2.678 personel untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR siang ini, Jumat, 8 Maret 2024


KPK Geledah Rutannya Sendiri, Eks Penyidik: Dampak Revisi UU KPK

51 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar mencapai Rp.6,14 miliar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Rutannya Sendiri, Eks Penyidik: Dampak Revisi UU KPK

Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mendesak tersangka pungli di rutan KPK dipecat


Buntut Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila, Demo Mahasiswa Ricuh Hingga Blokade Jalan Lenteng Agung

56 hari lalu

Mahasiswa memblokade Jalan Raya Lenteng Agung saat demo terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan rektor nonaktif ETH, di depan Universitas Pancasila kampus Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila, Demo Mahasiswa Ricuh Hingga Blokade Jalan Lenteng Agung

Mahasiswa mengajukan tuntutan pemecatan tidak hormat terhadap Rektor Universitas Pancasila serta penghapusan hak secara umum.


Kasus Pungli di Rutan KPK, ICW: Sanksi 78 Pegawai Minta Maaf Dampak Buruk dari Revisi UU KPK

21 Februari 2024

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pungutan liar yang mencapai Rp.6,14 miliar terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Pungli di Rutan KPK, ICW: Sanksi 78 Pegawai Minta Maaf Dampak Buruk dari Revisi UU KPK

ICW memberi tiga rekomendasi atas putusan Dewas terhadap pelaku pungli di rutan KPK.


4 Kelompok yang Lantang Menolak Hasil Pemilu 2024

20 Februari 2024

Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
4 Kelompok yang Lantang Menolak Hasil Pemilu 2024

Hal tersebut terjadi lantaran sejumlah pihak menilai ada kecurangan dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2024.