Demonstrasi Mahasiswa di DPR: Lemparan Batu Dibalas Gas Air Mata

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.  Akibat aksi ini, lalu lintas jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju Slipi ditutup sementara. TEMPO/Subekti

    Mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Akibat aksi ini, lalu lintas jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju Slipi ditutup sementara. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menembakkan meriam air atau water cannon serta gas air mata ke arah massa mahasiswa yang memaksa masuk ke kompleks DPR RI. Mahasiswa lebih dulu menyerang polisi dengan lemparan batu, botol, kayu dan aneka benda lainnya.

    Bentrok terjadi begitu saja di antara gemuruh yel-yel dari massa mahasiswa. Sebagian massa mahasiswa berusaha meredakan kericuhan dengan meminta rekan-rekannya yang lain untuk menahan diri.

    Hujan batu yang mengarah ke polisi menyasar juga ke para wartawan. Seorang di antaranya tampak terluka di bagian kepala. Sedang gas air mata juga tidak hanya ke arah luar gerbang DPR, tapi juga menguar di balik pagar di dalam area gedung parlemen itu. 

    Sebelumnya, massa ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menuntut pimpinan DPR RI menemui mereka di luar pagar. Mereka menolak undangan untuk audiensi di dalam gedung karena menginginkan seluruh mahasiswa bisa beraudiensi secara kolektif. 

    Demonstrasi hari ini bertepatan dengan agenda rapat paripurna DPR mengesahkan sejumlah RUU menjadi UU. Agenda itu dituding tidak transparan. Produk RUU juga dianggap tidak pro rakyat dan melemahkan demokrasi. 

    ADAM PRIREZA | MARVELA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.