Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies Baswedan: Tim Ambulans DKI yang Ditangkap Polisi Alami Luka

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edy Pramono menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jumat 27 September 2019.  Pertemuan itu untuk membahas masalah salah tangkap ambulans DKI dan juga kondisi Jakarta yang belakanga dipenuhi demonstrasi. Tempo/Imam Hamdi
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edy Pramono menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jumat 27 September 2019. Pertemuan itu untuk membahas masalah salah tangkap ambulans DKI dan juga kondisi Jakarta yang belakanga dipenuhi demonstrasi. Tempo/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan petugas medis yang berada dalam ambulans DKI yang ditangkap polisi pada Kamis dini hari kemarin mengalami luka. Meskipun demikian, dia tak menceritakan awal muasal luka tersebut.

"Ada luka di kepala, luka di kaki. Tapi kejadiannya bagaimana dan lain-lain kami masih belum bisa ngobrol (dengan korban)," kata Anies di Balai Kota DKI, Jumat, 27 September 2019.

Anies menuturkan bakal meminta keterangan tim medis DKI yang mengalami luka setelah memberikan bantuan saat terjadi kerusuhan. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun menjenguk tim medis yang mendapatkan penganiayaan.

"Mereka sudah dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk menjalani pemeriksaan medis lengkap supaya diketahui apa saja masalah kesehatannya," ujarnya. "Hasil pemeriksaan medisnya akan saya minta siang ini."

Anies mengatakan telah bertemu dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono, terkait masalah ini. Selain itu, Anies dan Gatot juga membahas ihwal kondisi ibu kota pasca demo beberapa hari terakhir.

"Pertemuan dengan Pak Kapolda dalam rangka menjaga ketenangan warga Jakarta. Itu prioritas kami."

Selain itu, Anies memastikan bahwa tidak ada batu dan bensin seperti informasi yang berkembang sebelumnya. Dari awal, Anies berujar, mobil tersebut hanya digunakan untuk tugas-tugas medis.

"Kami percaya seluruh petugas kami menjalankan tugasnya dengan baik. Sebelum berangkat juga saya briefing mereka agar tertib dan menjaga keamanan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ambulans DKI Jakarta sebelumnya dituding polisi membawa batu dan bensin bagi pelaku kerusuhan pada Kamis dini hari 26 September 2019. Tudingan itu dilontarkan akun twitter TMC Polda Metro Jaya melalui cuitannya.

"Polri mengamankan 5 kendaraan ambulans Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di Pejompongan," tulis akun @TMCPoldaMetro yang belakangan dihapus.

Tak hanya itu, akun tersebut juga sempat mengunggah sebuah video pasukan brimob menghentikan Ambulans berlogo DKI Pukesmas Kecamatan Pademangan saat melintas di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut anggota Brimob tersebut menyatakan bahwa ambulans itu membawa batu untuk perusuh.

Belakangan polisi mengubah keterangannya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menyatakan ada kesalahpahaman antara petugas dengan tim medis. Menurut dia, anggota brimob mengejar para perusuh yang lari ke dalam ambulans.

Perusuh tersebut, menurut Argo, berpura-pura sakit agar menghindar dari kejarat petugas. Batu dan bom molotov yang terdapat dalam ambulans, menurut Argo, milik tiga perusuh yang telah ditangkap polisi.

Selain satu ambulans DKI, polisi juga sempat menahan lima ambulans milik Palang Merah Indonesia. Tak hanya itu, 3 petugas medis Pemprov DKI Jakarta dan 31 petugas medis PMI yang berada di ambulans juga sempat ditahan sebelum akhirnya dilepaskan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan berharap Hakim Konstitusi dapat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.


Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024 terbagi dalam dua sesi.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

1 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

1 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

1 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperagakan bahasa isyarat
Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

Anies menyatakan gugatan yang dilayangkan untuk meneruskan dan menjaga praktik konstitusi.


Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

MK hari ini dijadwalkan memulai sidang sengketa pilpres dan pemilu. Hakim mulai menyidangkan laporan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Ketua MK Suhartoyo Batasi Kuasa Hukum dan Saksi dalam Sidang PHPU, Begini Aturannya

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Permohonan uji materi diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Pasal-pasal yang diuji materi antara lain, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; serta Pasal 310 KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip nilai negara hukum yang demokratis serta hak asasi manusia, dan seringkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Suhartoyo Batasi Kuasa Hukum dan Saksi dalam Sidang PHPU, Begini Aturannya

Katu MK Suhartoyo mengumumkan pembatasan jumlah kuasa hukum dan saksi dalam sidang pemeriksaan PHPU. Bagaimana aturan sebenarnya?