DKI Akan Jatuhkan Sanksi 6 Industri Besar yang Bikin Polusi Udara

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengamati penertiban pabrik arang di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 19 September 2019. Pemkot setempat menutup 23 pabrik arang ilegal yang dinilai menjadi penyebab polusi udara bagi warga di sekitarnya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Warga mengamati penertiban pabrik arang di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 19 September 2019. Pemkot setempat menutup 23 pabrik arang ilegal yang dinilai menjadi penyebab polusi udara bagi warga di sekitarnya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta -Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bakal memberi sanksi enam industri yang diduga kuat bikin polusi udara Jakarta.

    Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan DLH DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko, mengatakan pemberian sanksi tersebut bakal menambah jumlah industri yang dijatuhkan hukuman karena mencemari atau memicu polusi udara.

    Keenam industri tersebut tersebar di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur. "Enam industri yang diduga mencemari udara ini merupakan industri besar," kata Agung saat ditemui di kantornya pada Selasa, 24 September 2019. "Mereka bakal dijatuhkan sanksi paksaan (memperbaiki cerobong)."

    Agung menuturkan sebelumnya DLH telah menjatuhkan sanksi kepada 77 industri karena tidak mengelola sisa pembakaran mereka hingga mencemari udara. Adapun di DKI ada 114 industri dari skala kecil hingga besar yang mempunyai 1225 cerobong.

    Menurut Agung, DLH telah menemukan bukti awal untuk menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan tersebut. Tahun ini, DLH menargetkan inspeksi mendadak kepada 90 industri yang diduga melakukan pencemaran udara. "Enam perusahaan itu diduga melanggar aspek teknis maupun baku mutu hingga mencemari udara."

    Pada 8 Agustus lalu, DLH telah menjatuhkan sanksi paksaan kepada tiga perusahaan di kawasan Jakarta Timur, karena mencemari udara lewat cerobong mereka. Ketiga perusahaan itu adalah PT. Mahkota Indonesia, PT Indonesia Acid Industry dan PT. Hong Xin Steel.

    Agung menuturkan instansinya bakal gencar untuk menggelar Inspeksi mendadak untuk memperbaiki kualitas lingkungan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. "Kami akan berikan sanksi pencabutan izin jika sanksi paksaan yang kami berikan tidak dilaksanakan untuk memperbaiki cerobong dan gas buangnya," kata dia terkait beleid mengatasi polusi udara tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.