Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bekasi Baru 16 Persen

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rusa di kawasan ruang terbuka hijau di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 18 November 2017. Ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta selama 17 tahun atau sejak medio 2000-an hingga saat ini, pertambahan luas RTH di Jakarta tidak sampai satu persen. TEMPO/Subekti.

    Rusa di kawasan ruang terbuka hijau di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 18 November 2017. Ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta selama 17 tahun atau sejak medio 2000-an hingga saat ini, pertambahan luas RTH di Jakarta tidak sampai satu persen. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Bekasi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan wilayahnya masih kekurangan ruang terbuka hijau. Saat ini, RTH di wilayah itu baru 16 persen dari kewajiban 30 persen.

    "Sebagai daerah dengan kawasan industri yang besar, keberadaan RTH begitu penting untuk menangkal polusi udara. Apalagi, ada sedikitnya 4.000 pabrik yang beroperasi di Kabupaten Bekasi," kata Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Penataan Ruang Bappeda Kabupaten Bekasi Edi Yusuf Taufik di Cikarang, Sabtu, 28 September 2019.

    Taufik mengatakan bahwa ada tujuh kecamatan di Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah perkotaan dan wajib memiliki ruang terbuka hijau, yakni Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Barat, Cibitung, dan Tambun Selatan.

    Luas keseluruhan tujuh kecamatan itu 33.604 hektare. Menurut ketentuan, sebanyak 10.081 hektare di antaranya mestinya merupakan RTH dan pemerintah daerah wajib membangun 6.720 hektare di antaranya. Sebab, pemda wajib membangun 20 persen dari minimal 30 persen luasan RTH.

    Edi mengatakan RTH yang sudah ada saat ini luasnya baru 5.376 hektare atau sekitar 16 persen dari luas wilayah. Artinya, kata dia, pemda masih harus membangun 1.344 hektare lagi ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Bekasi.

    Namun, menurut Edi, penyediaan ruang terbuka hijau belum menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022. "Ini menjadi kendala juga karena memang RTH ini harus menjadi komitmen dari pemerintah daerahnya dulu dalam program kerjanya. Sebab untuk menjadikan RTH di wilayah perkotaan tentunya harus ada lahan yang dibebaskan," kata dia.

    "Kekurangan empat persen itu bukan kecil karena luasannya besar. Untuk membebaskan satu hektare tanah saja di perkotaan membutuhkan puluhan miliar rupiah," kata Edi. Selama ini, penambahan ruang terbuka hijau hanya berasal dari pembangunan taman.

    Di sisi lain, Edi mengatakan pemerintah pusat belum konsisten menegakkan peraturan mengenai penyediaan ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan. "Sanksi pun tidak diberikan. Lihat saja DKI Jakarta yang jumlah RTH-nya minim, bahkan persentasenya kurang dari kita, tetap tidak ada sanksi yang diberikan. Ini juga yang jadi faktor mengapa RTH tidak diprioritaskan. Padahal isu lingkungan hidup ini sangat penting," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?