Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo 30 September, Disdik Imbau Sekolah dan Orangtua Pantau Posisi Anak

image-gnews
Suasana demonstrasi pelajar yang berujung ricuh di belakang gedung DPR, Jakarta, 25 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana demonstrasi pelajar yang berujung ricuh di belakang gedung DPR, Jakarta, 25 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengimbau setiap sekolah berkoordinasi dalam mengantisipasi ajakan demo 30 September di depan Gedung DPR. Dalam salah satu poster yang beredar tertera ajakan kepada pelajar untuk ikut berdemo.

"Kami minta sekolah berkoordinasi dengan orangtua, untuk memastikan posisi anak-anaknya setelah sekolah selesai," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono kepada Tempo, Ahad, 29 September 2019.

Ratiyono menjelaskan imbauan ini sudah ia sampaikan ke sekolah sejak tanggal 24 September. Ia meminta sekolah benar-benar memastikan presensi siswa yang hadir dan tidak.

"Kalau soal hukuman buat yang ikut tawuran, bukan tugas kami untuk menghukum. Itu biar pihak berwajib saja," kata Ratiyono.

Pada Rabu, 25 September 2019, ratusan siswa sekolah SMA, SMK, dan SMP di Jakarta dan beberapa kota lain berdemonstrasi di belakang Gedung DPR RI. Mereka berunjuk rasa menolak RKHUP dan pelemahan KPK dengan masih mengenakan pakaian seragam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Denmonstrasi pelajar itu berujung anarkis berupa pelemparan batu ke Gedung DPR dan pembakaran sepeda motor.

Ratusan siswa tersebut mengaku mengikuti demonstrasi karena adanya ajakan di grup WhatsApp. "Ada undangan di grup WA, disuruh ke sini. Saya ikut," kata Hanif, seorang siswa SMA yang ikut demonstrasi. 

Kini, undangan demo 30 September 2019 kepada siswa SMA dan SMK untuk kembali berunjuk rasa tersebar di media sosial. Undangan tersebut mengajak siswa menolak RKUHP dan pelemahan KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Peleburan KPK dengan Ombudsman, IM57+ Institute: Skenario Besar sejak Revisi UU KPK

21 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi LSM Indonesia, menggelar aksi unjuk rasa, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Dalam aksi damai mereka mendesak KPK segera mengusut dan memeriksa Bupati Lamongan, Yuhrohnur Efendi, dalam perkara tindak pidana korupsi korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 - 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Rencana Peleburan KPK dengan Ombudsman, IM57+ Institute: Skenario Besar sejak Revisi UU KPK

Ketua IM57+ Institute mengatakan dengan peleburan itu, KPK akan betul-betul dimusnahkan dari sisi core business-nya, yaitu penindakan.


Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

22 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT


Skor Indeks Persepi Korupsi Indonesia Anjlok, TII Nilai Pelemahan KPK dan Revisi UU MK Berpengaruh

31 Januari 2024

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan extra pula. Foto : Humas Pemberitaan KPK
Skor Indeks Persepi Korupsi Indonesia Anjlok, TII Nilai Pelemahan KPK dan Revisi UU MK Berpengaruh

Skor Indeks Persepi Korupsi (CPI) Indonesia 2023 bertahan di angka 34 dari 100. Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara


Siapa Berdusta dalam Pelemahan KPK: Jokowi atau Agus Rahardjo

17 Desember 2023

Siapa Berdusta dalam Pelemahan KPK: Jokowi atau Agus Rahardjo

Jokowi mungkin tak paham permintaannya kepada KPK agar menghentikan pengusutan korupsi pengadaan KTP elektronik itu pelemahan KPK dan sangat bahaya.


Kepercayaan Publik pada KPK Merosot, YLBHI: Bentuk Nyata Pelemahan

27 September 2021

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Kepercayaan Publik pada KPK Merosot, YLBHI: Bentuk Nyata Pelemahan

Asfinawati mengatakan rekam jejak KPK sejak Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 memulai kemunduran lembaga anti rasuah tersebut.


Anita Wahid: Pelemahan KPK Jadi Tanda Regresi Demokrasi di Indonesia

15 Agustus 2021

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Anita Wahid: Pelemahan KPK Jadi Tanda Regresi Demokrasi di Indonesia

Anita Wahid, menilai pelemahan KPK dalam 2 tahun terakhir merupakan salah satu jalan individu atau kelompok tertentu untuk mencapai agenda tertentu.


Gedung KPK 'Diserang' Laser Bertuliskan Berani Jujur Pecat

28 Juni 2021

Aktivis Green Peace menembakkan sinar laser berbagai bentuk pesan tulisan salah satunya #SaveKPK dan Berani Jujur Pecat, ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin malam, 28 Juni 2021. Aksi video maping ini berisi pesan menolak pelemahan KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Gedung KPK 'Diserang' Laser Bertuliskan Berani Jujur Pecat

Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi menyoroti Gedung Merah Putih KPK dengan laser yang membentuk berbagai tulisan untuk menolak pelemahan


Giri Suprapdiono Curiga Pelemahan KPK Berhubungan dengan Pemilu 2024

7 Juni 2021

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono berpose usai menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) pegawai KPK di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Namun Ketua KPK Firli Bahuri tak hadir dalam debat tersebut. ANTARA/Muhammad Adimaja
Giri Suprapdiono Curiga Pelemahan KPK Berhubungan dengan Pemilu 2024

Giri Suprapdiono menilai upaya pelemahan KPK berhubungan dengan Pemilu 2024. Sudah menjadi pengetahuan jika biaya politik akan tinggi saat pemilu.


Dosen Universitas Sidney Paparkan 6 Tahap Pelemahan KPK di Era Jokowi

7 Juni 2021

Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto
Dosen Universitas Sidney Paparkan 6 Tahap Pelemahan KPK di Era Jokowi

Dosen University of Sydney, Australia, Thomas Power menilai ada enam tahapan pelemahan KPK di era Presiden Joko Widodo.


ICW akan Laporkan Kasus Peretasan Anggotanya ke Komnas HAM

18 Mei 2021

Peneliti ICW Wana Alamsyah. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
ICW akan Laporkan Kasus Peretasan Anggotanya ke Komnas HAM

ICW berencana melaporkan peretasan dan gangguan yang dialami sejumlah anggota kepada Komnas HAM