TEMPO.CO, Jakarta - Demonstrasi di DPR mulai tak terkendali pada Senin sore 30 September 2019. Massa dan polisi terlibat aksi saling serang.
Kerusuhan mulai terjadi di jalan layang Slipi. Massa yang tak bisa mendekat ke depan gerbang Gedung DPR tak henti melempar batu, botol akua, botol pilox, hingga botol kaca ke arah aparat. Saling lempar mulai terjadi pukul 16.28 WIB.
Aksi lempar tersebut terus terjadi meski polisi neminta mereka berhenti.
"Polisi bertahan. Tolong jangan saling lempar," kata Wakapolres Jakarta Pusat, AKBP Susatyo Purnomo Condro.
Imbauan Susatyo tersebut tak diindahkan massa. Mereka justru membuka kawat berduri yang menjadi lapisan penahan terakhir agar massa tak bisa memasuki area depan gerbang Gedung DPR.
Baca Juga:
Tak lama kemudian, polisi menembakkan gas air mata ke arah massa. Massa berbondong-bondong pergi dari lokasi aksi. Akan tetapi, mereka justru melompati pagar pembatas untuk masuk jalan tol.
Tak hanya di depan gedung DPR, aksi saling lempar juga terjadi di pintu belakang, dekat Stasiun Palmerah. Demonstran yang mayoritas terdiri dari para pelajar mulai melakukan aksi provokatif dengan melempari petugas kepolisian yang berjaga dengan botol air mineral.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan demonstran yang berseragam putih abu-abu mulai meneriakkan kata-kata bernada provokatif. Tak hanya itu, mereka juga melemparkan botol air mineral ke arah aparat polisi yang berjaga.
Massa juga memblokade akses Jalan Tentara Pelajar dari arah Slipi menuju Permata Hijau. Akibatnya, kendaraan baik roda empat maupun roda dua tidak bisa melintas untuk sementara waktu.
Sementara itu, petugas kepolisian terus mengimbau agar demonstran pelajar untuk tenang dan membubarkan diri.
"Tolong adik-adik jangan bergerombol seperti ini, silakan mundur dan membubarkan diri," ujar Direktur Pamobvit Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi FX Surya Kumara menggunakan pengeras suara.
Demonstrasi di Gedung DPR terus terjadi dalam sepekan terakhir. Aksi ini dipicu oleh pembahasan dan pengesahan sejumlah undang-undang bermasalah. Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar hasil pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dibatalkan. Alasannya adalah karena adanya pimpinan yang dianggap bermasalah.
