Kota Tua Jadi Kode Pelajar yang Hendak Demonstrasi di DPR

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan pelajar STM dari Subang hendak ikut demo 30 September ke gedung DPR dihalau petugas di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin  30 September 2019. Tempo/Adi Warsono

    Puluhan pelajar STM dari Subang hendak ikut demo 30 September ke gedung DPR dihalau petugas di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin 30 September 2019. Tempo/Adi Warsono

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Para pelajar diduga menggunakan kode Kota Tua ketika ditanya polisi dan petugas keamanan ketika hendak demonstrasi di DPR, Senin, 30 September 2019. Hal itu terungkap karena setiap pelajar yang diamankan polisi saat memasuki stasiun Rawabuntu selalu mengatakan ingin pergi ke Kota Tua.

    "Setiap di tanyakan tujuan dari rombongan pelajar ini mereka bilang mau ke Kota Tua,"kata Kapolsek Serpong Komisaris Luckyto Andri Wicaksono, Senin 30 September 2019.

    Setelah telepon genggamnya diperiksa, lanjut Luckyto, didapati pesan suara atau percakapan di grup WhatsApp ajakan untuk demo di Jakarta.

    "Ada di grup percakapan WhatsApp mereka ajakan untuk berdemo, di grup itu juga ada info seputar situasi di stasiun Palmerah," ujarnya.

    Luckyto juga mengatakan sandi Kota Tua tersebut kemungkinan dimaksud untuk mengelabui petugas kepolisian yang berjaga di stasiun.

    "Sampai saat ini masih terus berdatangan pelajar le stasiun Rawabuntu, setiap mereka yang menggunakan baju bebas dan kami curigai pasti kita tanyakan identitas dan tujuan mereka," ungkapnya.

    Pantauan Tempo di stasiun Rawabuntu, pelajar yang datang rata-rata berkelompok 5 sampai 7 orang. Pelajar yang dicurigai hendak demonstrasi di DPR kemudian langsung diperiksa polisi. Ketika memeriksa telepon genggam dan tas para pelajar, polisi menemukan dua kaleng pilok dan bendera merah putih.

    MUHAMMAD KURNIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.