TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Rumah Sakit Polri Kramatjati soal kematian Maulana Suryadi dinilai praktisi hukum Bambang Widjojanto memiliki konflik kepentingan. Menurut dia, harus ada pihak lain yang menelusuri penyebab kematian korban demonstrasi pelajar 25 September tersebut.
Bambang menyatakan pernyataan rumah sakit polri memiliki konflik kepentingan karena ada dugaan Maulana merupakan korban tindak kekerasan aparat kepolisian saat membubarkan demonstran.
"Kalau ada pihak yang terlibat dan membuat pernyataan kan itu ada conflict of interest. Sekarang pernyataan itu kan harus dikonfirmasi, untuk menyatakan asma bengek, jantung dan macam-macam kan harus ada forensik kedokteran," ujarnya saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jumat 4 Oktober 2019.
Maulana Suryadi diketahui tewas pada saat demonstrasi pelajar yang berujung kericuhan 25 September lalu. Ibu Maulana, Maspupah, menyatakan tak percaya dengan ucapan polisi bahwa anaknya tewas karena sesak nafas.
Meski mengetahui Maulana memiliki penyakit asma, menurut Maspupah, jenazah anaknya penuh dengan memar seperti bekas benturan benda tumpul. Kakak tiri Maulana, Bayu, bahkan menyebutkan bahwa bagian belakang kepala adiknya tersebut terasa lembek seperti terkena hantaman benda tumpul.
Selain itu, Maspupah yang menjemput jenazah Maulana di RS Polri Kramatjati menyatakan bahwa darah terlihat keluar dari telinga dan hidung anaknya tersebut. Darah tersebut bahkan terus keluar hingga jenazah sang anak akan dikebumikan pada Jumat 27 September 2019.
Namun pernyataan pihak keluarga tersebut dibantah oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Komisaris Besar Edi Purnomo. Dia menyatakan tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Maulana. Dia juga menilai darah yang keluar dari jenazah juru parkir di kawasan Tanah Abang itu sebagai hal yang wajar.
Menanggapi masalah ini, Bambang pun menyesalkan sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian Nasional yang seakan hanya berdiam diri. Menurut dia, seharusnya Komnas HAM dan Kompolnas bisa menjadi pihak yang menjernihkan masalah ini dengan mengusut penyebab kematian Maulana.
"Sebenarnya Komnas HAM hari ini ada gak sih. Saya kurang mendapatkan informasi kerja Komnas HAM. Kemana saja Kompolnas. Ombudsman lumayan ada suaranya," kata Bambang. "Yang saya liat aktif KPAI. Kenapa lembaga watch dog seperti itu (Komnas HAM dan Kompolnas) tidak terlihat. Padahal kalau mereka bersatu kan enak. Bergabung dengan civil society."
