Banyak Korban Demonstrasi, Bambang Widjojanto Kritik Komnas HAM

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto (kanan) bersama Denny Indrayana melakukan wawancara bersama awak media usai sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto (kanan) bersama Denny Indrayana melakukan wawancara bersama awak media usai sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum Bambang Widjojanto meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki kekerasan aparat kepolisian saat menangani demonstrasi di DPR. Satu orang tewas dalam bentrokan antara massa demonstran dengan polisi.   

    Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta di TGUPP Gubernur Anies Baswedan ini mempertanyakan ketidakhadiran Komnas untuk menyelidiki para korban kekerasan aparat saat demonstrasi mahasiswa hingga siswa STM.

    "Kalau menurut saya ada yang absen dalam situasi ini. Yang absen siapa. Yang absen Komnas HAM," kata Bambang saat ditemui di Balai Kota, Kamis, 3 Oktober 2019. "Komnas HAM ada di mana."

    Beberapa pendemo menjadi korban kekerasan oleh pihak kepolisian. Bahkan, seorang warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, bernama Maulana Suryadi, tewas, dengan sejumlah luka di tubuhnya.

    Menurut mantan Ketua BPN Prabowo - Sandiaga itu mengatakan, Komnas harus turun menyelidiki korban yang berjatuhan saat kerusuhan kemarin. Selain itu, kata Bambang, hal lain yang perlu dipastikan adalah akses para korban untuk mendapatkan keadilan.

    Bambang melihat selama ini banyak korban kerusuhan yang ditangkap polisi tidak mendapatkan pendampingan hukum. Bahkan, lembaga bantuan hukum pun dipersulit untuk memberikan bantuan kepada para korban. "Misalnya LBH bisa nggak masuk ke mereka. Sulit," ujarnya. "Mereka jadi sulit mendapatkan bantuan hukum."

    Mantan komisioner KPK ini menyesalkan tidak ada sikap Komnas saat kebebasan menyatakan pendapat yang dibatasi. "Ke mana saja itu Komnas HAM. Kebebasan berekspresi dia tidak ngomong. Kebebasan menyatakan pendapat dia tidak bicara."

    Bambang Widjojanto menyatakan belum mendapatkan informasi terkait kinerja dan langkah Komnas HAM dalam menyikapi kerusuhan dan banyaknya korban yang berjatuhan saat aksi unjuk rasa kemarin. Selain itu, Bambang juga mempertanyakan kerja dari Komisi Kepolisian Nasional, terkait pengawasan mereka terhadap tindakan refresif polisi saat menangani unjuk rasa. "Ke mana Komnas HAM. Ke mana saja Kompolnas. Ombudsman lumayan ada suaranya dan KPAI saya lihat juga aktif."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.