TEMPO.CO, Jakarta -Tim Advokasi Demokrasi dari koalisi masyarakat sipil menyatakan pihak kepolisian mempersulit tim advokasi dan pihak keluarga untuk bertemu dengan orang-orang yang ditangkap saat kerusuhan pasca demonstrasi di DPR.
"Kami dipersulit termasuk keluarga-keluarga yang ingin menemui anggota keluarganya yang ditahan," ujar anggota tim Advokasi Demokrasi, Arif Maulana, di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat 4 Oktober 2019.
Arif mengatakan, saat pihak keluarga ingin menemui anggota keluarganya kerap dioper oleh polisi dari unit satu ke unit lain. Padahal, kata dia, ada keluarga yang sudah datang dengan surat panggilan, tapi tetap dipersulit.
Selain itu, kata Arif, selaku tim advokasi yang akan memberikan bantuan hukum juga kesulitan untuk mendapatkan dan mengakses informasi terkait data-data orang yang ditangkap saat kerusuhan.
Padahal kata Arif dalam KUHP pasal 60,61 tersangka sekali pun berhak dijenguk oleh keluarga, dan di pasal 54 tersangka sekali pun berhak mendapatkan bantuan hukum.
"Tapi saat ini kami dan beberapa keluarga tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang ditangkap polisi," ujarnya soal permintaan bertemu keluarga yang ditangkap pasca rusuh demonstrasi di DPR pekan lalu.
.
![Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersangka pembunuhan dua sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 30 April 2023. Berdiri dari kiri ke kanan: Edison Sobolim (1), Yekson Sobolim (3), dan Nindo Mohi (5). Istimewa]](https://statik.tempo.co/data/2023/05/09/id_1202692/1202692_720.jpg)
