TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Muhammad Nurrahman menjawab soal plafon anggaran untuk lisensi dan antivirus yang mencapai Rp 12 miliar tahun depan. Plafon itu diungkap anggota DPRD DKI, Willam Aditya Sarana, melonjak sampai 60 kali lipat daripada yang selama ini ditetapkan, termasuk tahun ini.
Menurut Nurrahman, plafon anggaran melonjak karena kebutuhan membeli lisensi Microsoft Office dan database Oracle pada 2020. Masing-masing disebutkannya mencapai Rp 4 dan 6,4 miliar.
Khusus kebutuhan database Oracle, Nurrahman menyebut pengembangan aplikasi di situs dan android untuk memudahkan warga mengurus catatan kependudukan. Dia merujuk kepada aplikasi bernama Alpukat Betawi.
"Lisensinya itu mahal, satu server. Dia kan hitungannya per prosesor. Satu server itu 16 prosesor, 16 core. Untuk pemerintah diberikan diskon 50 persen, 8 core. Satu core itu kurang lebih Rp 800 juta, tinggal dikali kurang lebih Rp 6 miliar," ujar Nurahman menuturkan, Sabtu 5 Oktober 2019.
Sedang untuk antivirus, Nurrahman mengatakan, akan digunakan di 267 kantor kelurahan, 44 kantor kecamatan hingga kantor-kantor suku dinas Dukcapil di setiap wilayah DKI Jakarta.
Dia mengaku belum mengetahui rincian detail anggaran tersebut. Tapi pihaknya menyebut ada tiga komputer di setiap kantor dengan anggaran total sekitar Rp 1 miliar.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, William Aditya Sarana, menyatakan keheranannya. Di anggaran sebelumnya, William menjelaskan, pemerintah DKI hanya menyewa antivirus dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 200 juta.
Sewa antivirus tersebut telah dilakukan Pemprov DKI 2016-2018 atau sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan besaran anggaran yang sama.
"Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran, Rp 12 miliar itu untuk apa saja? Kenapa harus beli daripada sewa?" kata pemuda berusia 23 tahun dan menjadikannya anggota DPRD DKI termuda itu.
