Soal Penilaian Kinerja TGUPP, Fraksi PKS DPRD DKI Bilang Begini

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Abdurahman Suhaimi menjelaskan penilaian kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan alias TGUPP tidak bisa diukur seperti bangunan atau melalui fisiknya. Sebab, TGUPP merupakan pembantu gubernur dalam merumuskan kebijakan.

    "TGUPP ini hati dan otaknya gubernur. Karena dia akan memberikan masukan seperti dalam bidang kesehatan, masalah pantai Utara misalnya. Sesuai dengan bidang-bidang nya."

    Karena tugasnya tersebut, kata dia, itu maka kinerja TGUPP tidak bisa dilihat langsung. Kinerja TGUPP bisa dilihat dari pencapaian yang telah dilakukan gubernur, terutama pemenuhan 23 janjinya dan realiasi program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

    "Jika 23 janji dipenuhi dengan baik dan masyarakat puas merupakan pencapaiannya," ujarnya. "Soal gaji besar dan kecil itu relatif. Tapi dilihat hasilnya."

    Lebih jauh Suhaimi menuturkan anggaran TGUPP memang lebih baik menggunakan APBD langsung, ketimbang operasional gubernur. Alasannya, dengan menggunakan APBD anggaran yang dikeluarkan lebih terukur dan transparan. Selain itu, dengan dianggarkan APBD, TGUPP tidak bisa dikendalikan orang lain.

    "Misalnya dibiaya dari pihak-pihak lainnya, maka itu bisa dikendalikan oleh orang-orang," ujarnya. "Kalau dianggarkan APBD jadi ada ukurannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan orang-orang yang digaji APBD."

    Dari data yang dihimpun Tempo, selama era Anies gaji TGUPP selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pemerintah mengganggarkan TGUPP Rp 16,02 miliar dan meningkat menjadi Rp 18,9 miliar pada 2019.

    Sedangkan, tahun 2020, Bappeda telah merevisi anggaran yang tertuang di plafon anggaran tahun depan dari Rp 26,5 miliar menjadi Rp 21,22 miliar untuk TGUPP. Adapun diketahui bahwa untuk gaji ketua TGUPP mencapai 51,5 juta perbulan.

    Sedangkan, untuk ketua bidang Rp 41,4 juta, anggota tingkat satu Rp 31,7, anggota tingkat dua Rp 26,5 dan anggota tingkat tiga Rp 15,3 juta per bulan.

    Anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana mempertanyakan peningkatan anggaran TGUPP.

    Menurut dia, kenaikan anggaran TGUPP yang terjadi setiap tahun, tidak berbanding lurus dengan kinerjanya. "Banyaknya anggaran dan personel TGUPP juga tidak mencerminkan kinerja gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran."

    Selain itu, ia juga menyorot sulitnya untuk melakukan pengawasan anggaran yang digunakan TGUPP, meski mereka menggunakan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI. "Kami tidak bisa mengawasi langsung ke TGUPP," ujarnya. "Dilemanya di sini. Sudah anggaran besar hasilnya gak ada. TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.