Penyebab PSI DKI Minta Pembahasan APBD 2020 Dipercepat

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta mendorong agar pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 bisa dipercepat.

    Anggota Fraksi PSI DKI, William Aditya Sarana, mengatakan idealnya pembahasan APBD dilakukan selama tiga bulan.

    Namun, karena alat kelengkapan dewan DKI belum terbentuk, maka paling cepat diperkirakan pembahasan APBD pada akhir Oktober 2019. "Tapi kalau seperti ini pembahasan APBD Rp 96 triliun yang mestinya tiga bulan mana bisa dikejar dalam satu bulan," kata William melalui pesan singkat, Senin, 7 Oktober 2019. "Makanya kami ingin dipercepat."

    PSI menyatakan akan mengaudit setiap mata kegiatan yang diajukan di APBD 2020, untuk mencegah adanya anggaran siluman. Partainya pun telah mempelajari dan menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang bakal dikritisi saat pembahasan anggaran nanti.

    Salah satu anggaran yang telah dikritisi adalah pembelian lisensi dan antivirus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI yang mencapai Rp 12 milliar, yang tertuang di Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. 

    Padahal, di tahun sebelumnya DKI hanya menganggarkan untuk menyewa antivirus saja sebesar Rp 200 juta. "Ini kan (pembelian lisensi dan antivirus) sampai sekarang kami belum tahu rasionalisasinya apa," ujarnya. "Nanti kami akan soroti lagi anggarannya. Terutama pada saat pembahasan anggaran."

    Selain itu, PSI ingin mempertanyakan urgensi semua mata anggaran yang telah tertuang KUA-PPAS 2020. Apalagi, sebelumnya, kata dia, belum pernah ada pembelin perangkat lunak dan antivirus tersebut dari tahun 2016-2019. "Pada tahun 2016-2019 hanya sewa antivirus sebesar Rp 100-200 jutaan."

    Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Muhammad Nurrahman menjawab soal plafon anggaran untuk lisensi dan antivirus yang mencapai Rp 12 miliar tahun depan. Menurut Nurrahman, plafon anggaran melonjak karena kebutuhan membeli lisensi Microsoft Office dan database Oracle pada 2020. Masing-masing disebutkannya mencapai Rp 4 dan 6,4 miliar.

    Khusus kebutuhan database Oracle, Nurrahman menyebut pengembangan aplikasi di situs dan android untuk memudahkan warga mengurus catatan kependudukan. Dia merujuk kepada aplikasi bernama Alpukat Betawi.

    "Lisensinya itu mahal, satu server. Dia kan hitungannya per prosesor. Satu server itu 16 prosesor, 16 core. Untuk pemerintah diberikan diskon 50 persen, 8 core. Satu core itu kurang lebih Rp 800 juta, tinggal dikali kurang lebih Rp 6 miliar," ujar Nurahman menuturkan, Sabtu 5 Oktober 2019, terkait plafon salah satu anggaran di APBD DKI 2020 yang disorot PSI DKI tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.