"

Gaduh Anggaran Antivirus, IT Disdukcapil DKI, FITRA: Pemborosan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Antivirus. kenh14.vn
Antivirus. kenh14.vn

TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran disingkat FITRA, Gunardi Ridwan, menilai anggaran Rp 12 miliar untuk pembelian lisensi, antivirus, dan server di DKI, sebagai bentuk pemborosan.

Anggaran pembelian perangkat lunak, termasuk antivirus itu untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Kependudukan tertuang Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Dalam mengelola APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) prinsip efesiensi juga menjadi hal yang harus diperhatikan," kata Gunardi saat dihubungi, Senin, 7 Oktober 2019.

Menurut Gunardi, anggaran penyediaan perangkat lunak tersebut dianggap pemborosan karena sebelumnya DKI hanya menghabiskan Rp 212 juta untuk menyewa antivirus. Anggaran untuk menyewa tersebut, kata dia, lebih hemat ketimbang harus membeli. "Artinya kalau menyewa bisa menghemat anggaran," ujarnya.

Meski ruang fiskal DKI besar, ia berharap inovasi yang keluar bisa memaksimalkan urusan yang lebih prioritas seperti pelayanan dasar dan lingkugan.

Ia melanjutkan pembelian perangkat lunak tersebut memang bisa juga meningkkatkan pengelolaan data adminitasi kependudukan. Namun, jangan sampai menyampingkan terkait urgensi dari pembelian tersebut. "Karena nilainnya cukup fantastis. saya melihat selama ini belum ada permasalahan terkait itu."

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyorot pembengkakan anggaran pengadaan lisensi perangkat lunak dan antivirus yang tertuang dalam KUA-PPAS 2020. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2019 anggaran licensi perangkat lunak dan antivirus hanya Rp 200 juta, dan meningkat hingga Rp 12 miliar dalam KUA-PPAS 2020.

"Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran Rp 12 miliar itu untuk apa saja. Kenapa harus beli daripada sewa," kata anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana di DPRD DKI, Kamis, 3 Oktober 2019 terkait gaduh anggaran antivirus itu.








Ada Trojan Perbankan Versi Baru, Kaspersky Sebut RI Masuk 10 Negara Teratas Terkena Serangan

11 jam lalu

Ilustrasi Serangan Malware XHelper (Shutterstock) (Ant)
Ada Trojan Perbankan Versi Baru, Kaspersky Sebut RI Masuk 10 Negara Teratas Terkena Serangan

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mendeteksi aktivitas trojan perbankan. Bagaimana dampak dan cara menghadapinya?


Sri Mulyani Buka Suara Soal Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan di BUMN, Ini Penjelasan Lengkapnya

20 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat wawancara dengan Tim Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Buka Suara Soal Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan di BUMN, Ini Penjelasan Lengkapnya

Sri Mulyani buka suara soal pejabat Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan, seperti menjadi komisaris di BUMN.


39 Pejabat Kemenkeu Disebut Rangkap Jabatan, Penghasilan Bulanan Tembus Miliaran

20 hari lalu

Seknas Fitra. seknasfitra.org
39 Pejabat Kemenkeu Disebut Rangkap Jabatan, Penghasilan Bulanan Tembus Miliaran

Sebanyak 39 pejabat Kemenkeu disebut merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.


Pejabat DKI Jakarta Paling Tajir, Kekayaan Kasatpol PP Arifin Dipertanyakan, Masuk Top 3 Metro Hari Ini

22 Desember 2022

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin usai apel persiapan penyegelan 12 outlet Holywings Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
Pejabat DKI Jakarta Paling Tajir, Kekayaan Kasatpol PP Arifin Dipertanyakan, Masuk Top 3 Metro Hari Ini

Top 3 Metro hari ini dimulai dari berita peneliti FITRA Gunardi Ridwan yang menilai, alasan harta kekayaan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.


Begini Dalih Kasatpol PP DKI Soal Salah Isi Data Harta Kekayaan di LHKPN

21 Desember 2022

Kepal Dinas Parekraf DKI Andhika Permata (tengah) bersama dengan Kadishub DKI Syafrin Liputo (kiri) dan Kasatpol PP Arifin (kanan) menjelaskan persiaparan Natal dan Tahun Baru 2023 di Balai Kota, Selasa, 20 Desember 2022. TEMPO/Ami Heppy
Begini Dalih Kasatpol PP DKI Soal Salah Isi Data Harta Kekayaan di LHKPN

Kasatpol PP DKI Arifin beralasan salah isi data LHKPN, sehingga harta kekayaannya mencapai Rp 24,5 miliar. Peneliti FITRA menganggap itu hanya dalih.


Heboh Harta Kekayaan Kasatpol PP DKI, FITRA: Bisa Didapat dari Banyak Hal

21 Desember 2022

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin ditemui awak media di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara pada Kamis, 30 Juli 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Heboh Harta Kekayaan Kasatpol PP DKI, FITRA: Bisa Didapat dari Banyak Hal

FITRA mengatakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangat penting untuk pencegahan korupsi.


Kepala Satpol PP DKI Sebut Harta Kekayaan di LHKPN Salah Isi, FITRA : Saya Pikir itu Hanya Dalih

21 Desember 2022

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin usai apel persiapan penyegelan 12 outlet Holywings Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
Kepala Satpol PP DKI Sebut Harta Kekayaan di LHKPN Salah Isi, FITRA : Saya Pikir itu Hanya Dalih

Nilai harta kekayaannya ini menjadikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin sebagai pejabat terkaya di antara 39 pimpinan SKPD DKI.


Heru Budi Hartono Naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI Sempat Bengkak Hampir Rp 5 Triliun Jadi Top 3 Metro

29 November 2022

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta secara tertutup, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 November 2022./Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Hartono Naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI Sempat Bengkak Hampir Rp 5 Triliun Jadi Top 3 Metro

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI sempat bengkak hampir Rp 5 triliun jadi Top 3 Metro hari ini.


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

28 November 2022

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana
RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


Subsidi Tiket Transjakarta Anjlok Gara-gara TNI & Polri Minta Hibah APBD DKI, FITRA: Awasi

17 November 2022

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/Anisa Hafifah.
Subsidi Tiket Transjakarta Anjlok Gara-gara TNI & Polri Minta Hibah APBD DKI, FITRA: Awasi

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan meminta masyarakat terus mengawal pembahasan APBD DKI 2023.