Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Antivirus dan IT DKI, Kadis Dukcapil Mau Blak-blakan di DPRD

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi jaringan server komputer. whatismyipaddress.com
Ilustrasi jaringan server komputer. whatismyipaddress.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Dhany Sukma tak banyak mengomentari isu tingginya anggaran pembelian antivirus dan perangkat informasi teknologi (IT) DKI.

Dhany mengatakan, pihaknya bakal blak-blakan saat pembahasan anggaran di Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI. "Nanti saja di pembahasan Komisi A. Kami tunggu undangan saja," kata Dhany saat dihubungi, Senin, 7 Oktober 2019, terkait polemik anggaran antivirus dan software lainnya tersebut.

Sebelumnya, biaya pembelian antivirus dan perangkat IT lainnya ini mencuat setelah dikritisi anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.

Anggaran untuk 2020 naik 60 kali lipat dari tahun sebelumnya dari Rp 200 juta menjadi Rp 12 miliar. Informasi itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dhany memaparkan, dinas harus melengkapi sistemnya untuk pengamanan data. Dinas Dukcapil DKI berencana membeli antivirus, lisensi microsoft, dan database oracle dengan anggaran Rp 12 miliar itu. Penggunaan perangkat ini, dia melanjutkan, bukan hal baru.

"Kalau yang namanya kami bergerak dalam perangkat sistem, pengamanan-pengamanan sistem itu kan sangat diperlukan," ucap Dhany.

Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman, menyampaikan anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli lisensi perangkat lunak Microsoft Office sebesar Rp 4 miliar dan database Oracle senilai Rp 6,4 miliar. Sisanya, sebesar Rp 1,6 miliar untuk membeli lisensi antivirus.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rapat DPRD DKI Sepi, Anggotanya Mulai Sibuk Kampanye?

49 menit lalu

Suasana Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas pasal Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Rapat DPRD DKI Sepi, Anggotanya Mulai Sibuk Kampanye?

Rapat Bapemperda DPRD DKI Jakarta di hari kedua kampanye hanya dihadiri dua orang pimpinannya.


Disdik DKI Bantah Ada Pemotongan Upah, Gaji Guru Honorer Rp 500 ribu hingga Rp 2 Juta

2 hari lalu

Sebuah mobil yang ditumpangi oleh Kepala Sekolah SDN 10 Malaka Jaya, Junawati bersama guru honorer berinisial A yang akan berangkat ke Inspektorat DKI Jakarta di SDN 10 Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023. Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
Disdik DKI Bantah Ada Pemotongan Upah, Gaji Guru Honorer Rp 500 ribu hingga Rp 2 Juta

Dinas Pendidikan DKI membantah telah terjadi pemotongan upah guru honorer. Gaji guru honorer sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.


DPRD DKI Jakarta Usul Gaji Guru Honorer yang Masih Rendah Dinaikkan Sesuai UMR

4 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
DPRD DKI Jakarta Usul Gaji Guru Honorer yang Masih Rendah Dinaikkan Sesuai UMR

Beberapa guru honorer tercatat mendapatkan upah yang rendah bahkan tidak digaji meski sudah lama mengajar.


Prasetyo Edi jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Definitif, Minta Kader Ingat Pesan Megawati

4 hari lalu

Prasetyo Edi Marsudi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Foto: X/@PrasetyoEdi_
Prasetyo Edi jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Definitif, Minta Kader Ingat Pesan Megawati

Prasetyo Edi Marsudi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI menggantikan Gembong Warsono yang wafat


Masih Ada Guru Bergaji Rp300 Ribu di Jakarta Meski Masuk Lima Hari Sepekan

7 hari lalu

Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Masih Ada Guru Bergaji Rp300 Ribu di Jakarta Meski Masuk Lima Hari Sepekan

Sekretaris Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyebut masih ada guru yang digaji Rp300 ribu per bulan di DKI Jakarta.


Heru Budi Klaim Pola Pembangunan Inklusi sampai ke Kepulauan Seribu

10 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjungi Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menyapa masyarakat, Selasa, 25 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Klaim Pola Pembangunan Inklusi sampai ke Kepulauan Seribu

Heru Budi sebut mulai dari pemerataan infrastruktur dasar sampai mitigasi bencana perubahan iklim di Kepulauan Seribu.


DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

15 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

DPRD DKI Jakarta menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 atau Rp 81,71 triliun.


APBD DKI 2024 Disahkan Rp 81,71 Triliun, Ini Permintaan Ketua DPRD ke Heru Budi

15 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan penjelasan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakarta Utara di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
APBD DKI 2024 Disahkan Rp 81,71 Triliun, Ini Permintaan Ketua DPRD ke Heru Budi

DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan APBD DKI 2024 sebesar Rp 81,71 triliun.


Caleg DPRD DKI Tertipu Iming-iming Pinjaman Dana Kampanye Rp 30 M Modus Beli Koper, Polisi Cari 3 Terduga Pelaku di Solo

18 hari lalu

Ilustrasi Penipuan. shutterstock.com
Caleg DPRD DKI Tertipu Iming-iming Pinjaman Dana Kampanye Rp 30 M Modus Beli Koper, Polisi Cari 3 Terduga Pelaku di Solo

Polisi belum menemukan identitas pelaku pemberi modal dana kampanye bagi caleg DPRD DKI Jakarta yang menjadi korban penipuan modus beli koper.


Caleg DPRD DKI Jadi Korban Penipuan Pinjaman Dana Kampanye Modus Beli Koper

18 hari lalu

NZ, 52 tahun, tersangka penipuan pinjaman modal kampanye tanpa jaminan untuk caleg maupun peserta pilkada. Pinjaman dijanjikan dari pemodal asal Solo dengan nilai sampai Rp 60 miliar. Foto: Polsek Tambora.
Caleg DPRD DKI Jadi Korban Penipuan Pinjaman Dana Kampanye Modus Beli Koper

Caleg DPRD DKI ini ajukan pinjaman dana kampanye Rp 30 miliar tanpa jaminan. Hanya diminta sediakan koper senilai Rp 5 juta/unit untuk tempat uangnya.