TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini mengakui pengerjaan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD Fase A yang ditargetkan rampung pada 2020 terkendala kondisi di lapangan dengan adanya perubahan pembagian lokasi kerja. Mulanya, kata dia, ada lokasi yang akan dikerjakan oleh pihak swasta.
"Rencana awalnya, pengerjaan tanggul laut raksasa ini juga ada dari swasta. Ternyata kemarin ada pembagian beberapa lokasi yang dulu dikerjakan swasta, terus diambil alih oleh Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Juaini saat dihubungi di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019.
Hingga saat ini, kata Juaini, pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR sedang memastikan pembagian lokasi mana yang harus dikerjakan oleh kedua pihak. "Sekarang masih dibicarakan lokasi-lokasinya yang harus kami kerjakan. Kami sedang menunggu hasil kesepakatan dengan Kementerian PUPR," ujarnya.
Selain kendala itu, menurut Juaini, ada hal lain yang menjadi masalah tersendiri. Salah satunya adalah keberadaan permukiman warga di sepanjang lokasi yang akan dibangun tanggul tersebut.
"Selain perubahan pembagian lokasi, kondisi di lapangan juga jadi kendala. Memang di situ ada pemukiman juga sehingga harus ada relokasi," kata Juaini.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan tanggul laut NCICD Fase A sepanjang 62,62 kilometer akan rampung pada 2020. Pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab DKI, adalah di kawasan Kamal Muara, Pasar Ikan Luar Batang dan Kali Blencong di Jakarta Utara. DKI dan pemerintah pusat memiliki kewajiban membangun masing-masing delapan kilometer. Tanggul yang dibangun oleh pemerintah pusat sendiri sudah dilaksanakan sepanjang 4,5 kilometer di kawasan Kali Baru.
