TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP untuk membuka program dan capaian kerja ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.
"Kita terus mendorong agar program kerja, capaian TGUPP ini dibuka ke publik, karena tim ini menggunakan anggaran publik. Jadi publik harus tahu kerja dan capaian mereka apa," kata Manager Riset FITRA, Baduil Hadi saat dihubungi, Selasa, 8 Oktober 2019.
Hal tersebut disampaikan Baidul lantaran anggaran untuk TGUPP yang terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2018, DKI menggelentorkan dana Rp 16,02 miliar. Sedangkan pada tahun ini meningkat menjadi Rp 18,9 miliar. Pada 2020 meningkat lagi menjadi Rp 21,22 miliar.
Baduil mengatakan penambahan anggaran yang besar tersebut harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran TGUPP. Menurut dia, munculnya kritikan terhadap anggaran TGUPP setiap tahun lantaran tidak terbukanya kinernya tim tersebut.
Meski dalam Peraturan Gubernur TGUPP hanya melaporkan pertanggungjawaban ke gubernur, kata Baduil, bukan publik tidak bisa mengetahui kinerja dari TGUPP. "Misal tahun ini, apakah ada yang tahu apa saja capaian dari TGUPP," ujarnya.
FITRA, kata Baduil, menyarankan dari anggaran tahun TGUPP Rp 26 miliar, tim tersebut membuat portal khusus TGUPP, yang memuat pengelolaan anggaran, program hingga capaian kerjanya. "Karena bagaimana pun mereka dibiayai dengan anggaran publik," kata dia.
