Alasan DKI Renovasi Besar Rumah Dinas Gubernur

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hartono, korban kebakaran di Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis, 29 Maret 2018, bekerja sebagai tukang poles lantai di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jakarta. Foto/Facebook Anies Baswedan

    Hartono, korban kebakaran di Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis, 29 Maret 2018, bekerja sebagai tukang poles lantai di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jakarta. Foto/Facebook Anies Baswedan

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta menyebut rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta adalah usaha untuk melestarikan bangunan cagar budaya di Jakarta. Alasannya, rumah dinas itu merupakan bangunan bersejarah yang berstatus sebagai cagar budaya.

    "Nilai sejarah pada bangunan tersebut membuat rumah dinas itu kini berstatus sebagai cagar budaya yang harus dirawat dan dilindungi," kata Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Heru Hermawanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

    Heru mengatakan bangunan tersebut mulai difungsikan sejak tahun 1916 untuk Rumah Dinas Wali Kota Batavia. Kemudian sejak 1949, bangunan itu dimanfaatkan sebagai rumah dinas milik Pemprov DKI Jakarta yang telah melewati momen sejarah yang panjang.

    Karena itu, kata Heru, pemerintah DKI wajib melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya tersebut. "Baik dalam keadaan terhuni ataupun tidak," ujarnya.

    Diketahui, Gubernur DKI Jakarta tidak menempati rumah dinas tersebut. Ia memilih tinggal di rumah pribadinya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas gubernur. Anggaran itu dimasukkan dalam KUA PPAS 2020.

    Heru menjelaskan renovasi bangunan tua ini dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat usia bangunan dengan tujuan menjaga kelestarian bangunan cagar budaya. "Istilah yang digunakan dalam program pemerintah adalah renovasi, tapi sesungguhnya ini adalah kegiatan reparasi," kata dia.

    Menurut Heru, rumah tersebut juga belum pernah direnovasi besar. Selama ini, kata dia, kerusakan yang terjadi di rumah hanya diperbaiki secara situasional. "Itu pernah direnovasi pas zamannya Gubernur Pak Sutiyoso, Pak Foke (Fauzi Bowo), hanya model tambal-tambal gitu lah, hanya ketika ada spot-spot begitu saja, rusak dikit lalu diperbaiki. Belum pernah direnovasi besar," kata dia.

    Heru pun meluruskan informasi di masyarakat dan menjelaskan bahwa kegiatan reparasi rumah dinas gubernur ini bukan bertujuan untuk memperindah. "Melainkan bertujuan untuk memperbaiki semua kerusakan akibat usia bangunan yang semakin tua," kata Heru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.