PSI DKI Desak Anies Baswedan Buka Data Anggaran Sementara 2020

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas keberangkatan 432 marbot masjid dan majelis taklim untuk menjalankan ibadah umrah di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin, 30 September 2019. Anies menuturkan, baik marbot maupun majelis taklim adalah orang-orang yang bekerja tidak terlihat tapi hasil kerjanya bisa dilihat dalam membentuk akhlak dan iman warga. Foto/Facebook/Anies Baswedan

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas keberangkatan 432 marbot masjid dan majelis taklim untuk menjalankan ibadah umrah di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin, 30 September 2019. Anies menuturkan, baik marbot maupun majelis taklim adalah orang-orang yang bekerja tidak terlihat tapi hasil kerjanya bisa dilihat dalam membentuk akhlak dan iman warga. Foto/Facebook/Anies Baswedan

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera membuka akses terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Palfon Anggaran Sementara atau KUA PPAS DKI 2020. Mereka menilai, dengan tidak dibukanya KUA PPAS DKI 2020, Anies tak mendukung adanya transparansi anggaran.

    "Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran itu diunggah ke publik seperti biasanya, kalau memang pak Anies peduli jangan ditutup-tutupi," ujar anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana dalam keterangan tertulisnya, Rabu 8 Oktober 2019.

    William berpendapat langkah Anies yang belum mengunggah KUA PPAS DKI 2020 di laman resmi pemprov tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan. Dia pun mempertanyakan kepedulian Anies terhadap transparansi anggaran.

    Menurut William, Anies perlu segera mengunggah KUA PPAS 2020 agar bisa dikritisi oleh masyarakat. Terlebih kata dia, tahun depan usulan anggaran dari DKI mencapai Rp 95 triliun.

    Selain itu, kata William, waktu yang tersisa menjelang akhir tahun juga sudah mepet untuk membahas KUA PPAS 2020. Menurut dia, berdasarkan peraturan Kemendagri, APBD 2020 harus sudah disahkan paling lambat 30 November.

    Padahal, lanjut William dalam sejumlah draft KUA PPAS 2020 banyak anggaran yang mengalami kenaikan, seperti anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), renovasi rumah dinas gubernur hingga pengadaan software dan antivirus.

    William mengaku PSI DKI sudah mendorong Anies untuk membuka KUA PPAS 2020 sejak dua bulan bahkan dengan mengirim surat resmi. Namun hingga saat ini kata dia belum ada jawaban.

    "Partai sudah bersurat meminta secara resmi tolong dokumen anggaran dibuka ke publik," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?