Didesak Selidiki Kematian Akbar Alamsyah, Ini Kata Komnas HAM

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjanji akan menelusuri sebab kematian Akbar Alamsyah. Komnas HAM menanggapi desakan pembentukan tim independen karena Akbar adalah korban tewas kelima terkait gelombang demonstrasi besar menolak produk RUU bermasalah di DPR RI. 

"Atas jatuhnya korban tentu Komnas akan menelusurinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab saat dihubungi, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Menurut Amiruddin, Komnas HAM merupakan lembaga independen dan turut menyelidiki dugaan pelanggaran oleh aparat saat menangani kerusuhan usai gelombang demonstrasi sepanjang akhir September lalu. Komnas disebutkannya sedang menggali keterangan dari semua pihak, termasuk dalam kasus kematian Akbar Alamsyah dan yang lainnya.

Seperti diketahui, sebelum Akbar berjatuhan korban lain yakni Maulana Suryadi, pemuda asal Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta seorang remaja di Tanjung Priok dan dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seluruhnya diduga karena kekerasan aparat meski kepolisian telah memberi kronologis versinya. Akbar, misalnya, disebutkan ditemukan polisi tergeletak sudah terluka di trotoar Slipi pada dinihari 26 September 

"Kami juga sedang mengumpulkan keterangan yang ada," kata Amiruddin sambil menambahkan keyakinannya kalau lembaga lain seperti Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga ikut menyelidiki sesuai kewenangan masing-masing. "Silahkan saja masing-masing lembaga menjalankan kewenangannya dalam melihat peristiwa tersebut," ujarnya menambahkan.

Rosminah (kiri) menangis saat prosesi pemakaman anaknya yang menjadi korban demo ricuh, Akbar Alamsyah di Taman Pemakaman Umum (TPU) kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019. Akbar menjadi korban demo ricuh di DPR pada 25 September lalu. ANTARA

Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk membuka kasus kerusuhan usai gelombang demo di DPR yang mengakibatkan korban jiwa.

"Sejak awal saya mendukung adanya semacam tim independen yang bisa mengungkap dan mengumpulkan fakta-fakta terhadap penanganan aksi kemarin," ujar Koordinator Kontras, Yati Andriyani di rumah duka Akbar Alamsyah di Cipulir Jakarta Selatan, Jumat 11 Oktober 2019.

Yati menambahkan dengan adanya tim tersebut juga bisa mengukur proses aparat kepolisian membubarkan massa saat demo di DPR apakah sudah sesuai dengan prosedur. Kecurigaan tumbuh lantaran sudah banyak korban berjatuhan, termasuk korban jiwa. 

Yati mengusulkan tim tersebut harus terdiri dari lembaga pemerintahan, seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, LPSK hingga KPAI yang ditunjuk langsung oleh presiden. "Tim independen itu idealnya ada di bawah presiden," ujarnya.