2 Tahun Anies Baswedan, Survei: Masyarakat Nilai Ekonomi Membaik

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar (bertopi) saat melihat parkiran sepeda di Stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan, Sabtu pagi, 12 Oktober 2019. TEMPO/Lani Diana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar (bertopi) saat melihat parkiran sepeda di Stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan, Sabtu pagi, 12 Oktober 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, JakartaAnies Baswedan akan genap dua tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Survei Populi Center menunjukkan masyarakat merasa perekonomian mereka membaik ketimbang tahun lalu.

    Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona menyatakan pihaknya melakukan survei terhadap 600 responden pada 9 hingga 18 September 2019. Dia menyatakan survei tersebut dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini. Dari hasil survei itu, mayoritas mengaku mengalami peningkatan pendapatan.

    "Ketika masyarakat Jakarta ditanya bagaimana penghasilan rumah tangga saat ini jika dibandingkan dengan satu tahun yang lalu, sebanyak 61,0 persen mengatakan meningkat," ujar Afrimadona saat merilis hasil survei mereka di Slipi, Jakarta Barat, Senin, 14 Oktober 2019.

    Menurut dia, mayoritas responden menyatakan pendapatan mereka hanya sedikit meningkat dengan porsi sebanyak 39 persen. Sedangkan sisanya menyatakan meningkat sebanyak 20,5 persen, dan jauh meningkat sebanyak 1,5 persen.

    Namun, ada pula responden yang mengatakan terjadinya sedikit penurunan pendapatan sebesar 19,2 persen, sangat menurun 3,7 persen, dan tidak tahu sebanyak 1,8 persen.

    "Patut dicatat bahwa dari persentase total tersebut, persentase terbanyak ada pada sedikit meningkat dengan 39 persen, artinya peningkatannya tidak terlalu signifikan," ujar Afrimadona.

    Lebih lanjut, hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat menilai Pemprov DKI Jakarta masih harus menangani sejumlah masalah ekonomi. Sebanyak 44 persen masyarakat menilai Pemprov DKI Jakarta masih perlu melakukan pengendalian bahan pokok, sementara 21,5 persen merasa masih perlunya penanganan masalah penyediaan lapangan kerja.

    Masyarakat yang menilai Pemprov DKI Jakarta masih harus menangani pengentasan kemiskinan 14,7 persen, penanganan ketimpangan ekonomi 11,7 persen, pemberdayaan dan pendampingan UKM 4,2 persen, serta modal usaha, kebersihan, dan sungai sebanyak 1,3 persen.

    Dalam survei kali ini, Populi Center menggunakan metode pemilihan responden dengan metode pengambilan sampel secara acak bertingkat (Multistage Random Sampling). Sebanyak 300 responden eksperimen dan 300 responden kontrol dipilih serta tersebar secara proporsional dan merata di 6 kabupaten dan kota administratif di DKI Jakarta. Adapun margin of error dalam survei ini adalah 4.00 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    "Responden dipilih secara random dan bertingkat, mulai dari pengacakan untuk Kelurahan, Rukun Tetangga, Keluarga, dan akhirnya responden terpilih," kata Afrimadona

    Untuk menjamin distribusi sampel yang memadai, Afrimadona menjelaskan setiap kelurahan terpilih dialokasikan 10 responden dari dua RT. Proporsi gender laki-laki dan perempuan yang ditentukan adalah 50:50. Besaran sampel tiap wilayah dialokasikan sesuai dengan proporsi penduduk yang mempunyai hak pilih dari data KPU RI.

    Sampel dipecah menjadi dua menggunakan random assignment: treatment group dan control group. Pada treatment group, pertanyaan kebijakan memunculkan nama Gubernur pemilik kebijakan tersebut (Ahok dan Anies). Sementara pada kontrol group, tidak dimunculkan nama gubernur pemilik kebijakan.

    Survei ini bagian dari evaluasi publik terhadap kinerja Anies Baswedan yang akan genap dua tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.