DKI Disebut Tak Transparan, Anies Baswedan Jawab Begini

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah Pemprov DKI Jakarta disebut tidak transparan karena tak kunjung mengunggah data anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

    "Itu sih membangun opini saja dibilang nggak transparan. Sudah lah itu penggiringan opini yang nggak sehat," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

    Menurut Anies, penentuan waktu pengunggahan draf KUA-PPAS 2020 telah dipercayakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. "Pengunggahan itu pak Sekda yang tahu," kata dia.

    Anggaran DKI untuk anggaran 2020, kata Anies, masih dalam proses pembahasan untuk penyesuaian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum diserahkan pada DPRD dengan tujuan agar program prioritas tetap berjalan.

    "Sebenarnya bukan pembahasan dalam artian dari nol, tapi kami melakukan penyesuaian karena asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 itu mengalami penyesuaian. Agar program-program prioritasnya diamankan. Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu," kata Anies.

    Karena itu, Anies menyatakan harapannya pada kepemimpinan DPRD yang baru dilantik pada agar berlari kencang dalam pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Diharapkan pembahasan bisa tuntas sebelum 30 November agar dewan bisa segera lanjut menbahas RAPBD 2020.

    "Itu deadline dari kementerian dalam negeri. Nah biasanya pembahasan sudah dimulai dari Agustus, sekarang sudah Oktober, kita berharap ini bisa sprint untuk bisa menyelesaikannya," kata Anies.

    KUA PPAS 2020 atau dokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk 2020 tidak bisa diakses publik. Karena hal tersebut, transparansi politik anggaran Ibu Kota dinilai mengalami kemunduran di era Anies Baswedan. Hal tersebut sempat disampaikan oleh FITRA dan PSI. Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya memgatakan dengan tidak dibukanya KUA PPAS DKI 2020, Anies Baswedan tak mendukung adanya transparansi anggaran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.