Program DP 0 Rupiah Tak Dirasa Warga, Anies Baswedan: Kami Terima

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah menerima hasil survei bahwa program rumah DP 0 rupiah tidak dirasakan oleh masyarakat. Ia pun menyatakan akan menempatkan hasil survei itu sebagai salah satu hasil penelitian.

    "Kalau survei, tempatkan saja sebagai survei, hasil penelitian, tidak lebih dari itu. Survei kami lihat, kami terima, cukup seperti itu saja," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

    Anies mengaku pihaknya mengapresiasi lembaga survei yang berinisiatif untuk melakukan kajian mengenai hasil kerja Pemprov DKI Jakarta. "Kami mengapresiasi lembaga survei, mereka berinisiatif dan semua hasil akan kami gunakan untuk kami meningkatkan kinerja," kata dia.

    Meski begitu, Anies menyebut dirinya belum tahu metode yang digunakan lembaga survei tersebut sehingga hasilnya seperti itu dan menyebut dirinya akan membaca dan mempelajari hasil survei tersebut. "Saya nggak tahu caranya bagaimana mereka melakukan survei. Saya juga dulu pernah menjadi surveyor. Saya tahu persis bagaimana. Nanti saya akan baca secara lengkap," ujarnya

    Lembaga Populi Center sebelumnya menggelar survei terkait tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja dan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Berdasarkan hasil survei 2019, tingkat kepuasan responden sebesar 58,5 persen. Angka itu turun dari tahun sebelumnya sebesar 58,9 persen. Adapun responden yang sangat puas sebesar 7 persen. Angka itu juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 10,9 persen.

    Survei itu, dilakukan Populi pada 9-18 September 2019 menggunakan kuesioner eksperimental dengan kaidah probability sampling di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta dengan jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50 persen, dengan margin of error kurang-lebih 4,00 persen.

    Berdasarkan survei itu pula, program DP 0 rupiah dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya dan program yang paling dirasakan masyarakat adalah KJP Plus sebanyak 37 persen. "Program yang paling dirasakan manfaatnya itu 37 persen KJP Plus. Program yang paling tidak dirasakan manfaatnya, ini ada program DP Rp0 sebesar 16,5 persen," kata peneliti dari Populi, Jefri Adriansyah, saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya, Slipi, Jakarta Barat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.