Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Tahun Anies Baswedan, Ini Catatan dari Ombudsman

Reporter

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar (bertopi) saat melihat parkiran sepeda di Stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan, Sabtu pagi, 12 Oktober 2019. TEMPO/Lani Diana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar (bertopi) saat melihat parkiran sepeda di Stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan, Sabtu pagi, 12 Oktober 2019. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya memiliki sejumlah catatan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama dua tahun menjabat. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan masih banyak kekurangan yang harus diubah serta ditingkatkan oleh Gubernur serta Pemerintah Provinsi DKI.

Salah satu yang disoroti adalah langkah Anies yang dinilai tergesa-gesa dalam mengambil keputusan serta kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jakarta. Teguh mencontohkan saat Anies memberi izin bagi PKL untuk berjualan di Jalan Jati Baru, Tanah Abang.

Menurut Teguh, kala itu Anies tergesa-gesa mengambil keputusan padahal seharusnya perlu nenunggu rekomendasi kepolisian karena terkait dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Jalan. "Nah kami melihat pola itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi, pak Anies itu kadang-kadang terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan,” kata dia, Senin, 14 Oktober 2019.

Selain itu, Teguh menilai dari sisi hukum, Anies dianggap masih lemah. Ia mencontohkan rencana DKI melakukan revitalisasi trotoar di Cikini, Raden Saleh dan Senen. Rencananya DKI bakal menempatkan PKL di trotoar itu.

Persoalannya, menurut Teguh, hal tersebut dapat melanggar Undang-undang Lalu Lintas. Dalam UU itu, trotoar seharusnya hanya ditujukan untuk pejalan kaki. “Persis sama yang terjadi waktu jalan Jati Baru itu, karena trotoar itu bagian dari sarana penunjang jalan," ujarnya. Jika ingin digunakan, maka harus ada izin dari polisi.

Teguh pun berpendapat hal itu dipengaruhi juga oleh ketiadaan wakil gubernur pendamping Anies sehingga koordinasi dengan stakeholder dan antar SKPD jadi kurang efektif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Nah dari sana kami melihat bahwa sejauh ini mungkin karena pak anies ini sendirian, belum ada wagub, jadi tidak ada orang yang second layer yang memastikan bahwa ada koordinasi di tingkat SKPD-SKPD yang bisa memastikan bahwa program pembangunan ini berjalan,” kata Teguh.

Teguh juga mengatakan bahwa kehadiran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak memperlihatkan kinerja yang meyakinkan. Menurut dia, alat ukur yang dihasilkan dari TGUPP belum jelas.

"Harapannya tadikan membantu gubernur, menyingkronisasikan antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh gubernur dengan kondisi-kondisi di lapangan. Nah itu tidak terlihat,” kata Teguh.

Adapun berdasarkan catatan Ombudsman, sekitar 60 persen laporan yang masuk ke lembaga itu pada kurun Februari hingga Oktober ini berkaitan dengan kinerja Pemprov DKI. Tercatat ada 500 laporan yang masuk dalam kurun waktu itu. “Pemprov DKI ini menjadi lembaga terlapor yang paling banyak dilaporkan oleh para pelapor di Jakarta. Dan rata-rata masalahnya sama. Rata-rata masalahnya adalah buruknya kordinasi antar KSPD yang ada di Pemprov DKI. Soal data, itu semuanya amburadul," kata Teguh.

MEIDYANA ADITAMA WINATA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

1 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 32 provinsi. Pasangan Anies-Muhaimin unggul di Aceh dan Sumtera Barat.


Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan pemangku kebijakan negara tak perlu menggunakan target swasembada produksi beras 100 persen.


Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

2 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengkritik pengiriman dan bongkar muat beras impor oleh Bulog yang terbilang lama.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

2 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

Presiden Jokowi menghentikan bansos beras pada Juni karena keterbatasan APBN, namun Ombudsman menilai harus dilanjutkan karena banyak warga miskin.


Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

2 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

Garuda Indonesia dan Citilink menyediakan 42 ribu kursi dengan diskon tiket 75 persen di momentum Idul Fitri 2024 rute penerbangan ke Jakarta.


Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

2 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

Ombudsman RI menilai pemerintah terlalu lambat dalam membuat keputusan importasi beras. Selain lambat mengambil keputusan, akhirnya kedatangan barangnya juga telat.


Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

2 hari lalu

Warga antre mendapatkan kupon pembelian beras pada Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu 6 Maret 2024. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan tiga ton beras SPHP, telur, minyak goreng, terigu, dan sayuran dalam menstabilkan pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

Jokowi mengatakan pemerintah dilema antara kepentingan petani dan konsumen dalam menekan harga beras, sementara Ombudsman RI curiga ada penyalahgunaan


Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

3 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika heran mengapa harga beras di pasar masih mahal, meskipun pemerintah telah menggelontorkan ratusan ribu ton beras untuk SPHP.